Pilpres 2019
Tak akan Golput, Mahfud MD Bicara soal Pilihan Politiknya di Pilpres 2019
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal pilihan politiknya pada Pilpres 2019.
TRIBUNKALTIM.CO -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal pilihan politiknya pada Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam program 'Primetime News' di Metro TV, Kamis (27/9/2018).
Mahfud MD mengatakan, dirinya tidak akan menyampaikan secara langsung terkait pilihan politiknya.
Kendati demikian, dirinya memastikan tidak akan golput di Pilpres mendatang.
"Pemilu itu adalah keniscayaan yang disediakan oleh konstitusi, agar setiap warga negara menggunakan hak politiknya, sama dengan saya punya pilihan juga," kata Mahfud MD.
"Cuma akan lebih bijaksana pilihan itu untuk saya, disimpan sendiri sekurang-kurangnya sampai beberapa bulan ke depan," ujarnya menambahkan.
Tiket Piala Dunia Bakal Diraih Timnas U-16 Indonesia Jika Menang 1 Laga Lagi
Menurutnya, dengan tidak menyampaikan secara langsung dukungan politik ke satu pasangan calon lebih berdampak positif.
"Agar lebih terlihat atau lebih dirasakan sebagai pemilih yang juga netral. Agar tidak mempengaruhi orang yang sudah punya hitung-hitungan sendiri," jelas Mahfud.
"Saya pun sudah punya hitung-hitungan sendiri dan saya pasti akan memilih, cuma siapa pilihannya itu nanti saja," sambung dia.
Mahfud menekankan, dirinya tidak akan memberitahu pilihan politiknya hingga pilpres dilakukan.
"Mungkin malah sampai ke bilik suara sampai TPS (Tempat Pemungutan Suara), saya tidak perlu memberitahu kepada orang lain. Tapi pasti saya memilih karena itu hak bagi saya," tandas Mahfud.
Alot. . . Proses Penentuan Kursi Wagub DKI antara PKS dan Partai Gerindra
Sebelumnya diberitakan Surya Malang, Mahfud MD memastikan tak akan golput di pilpres mendatang.
"Saya pasti memberikan dukungan. Saya tidak akan golput. Pasti punya pilihan. Namun, saya belum mengumumkan. Nanti lah kami umumkan," kata Mahfud di Seminar #2019PilpresCeria yang diselenggarakan di Surabaya, Senin (17/9/2018).
Menurutnya, perbedaan pandangan pemilu, bukan alasan realistis untuk bermusuhan.
Sebab, pemilu di sistem adalah sebuah keniscayaan yang wajib dilakukan di sistem demokrasi.
Reka Ulang Kasus Pembunuh Pasutri di Gunung Samarinda, Warga Teriak Hukum Mati Saja!