Permenpan No 61/2018 untuk CPNS Dinilai Tak Adil, Warganet Galang Petisi Online, Juga Singgung P3K

Permenpan No 61/2018 untuk CPNS Dinilai Tak Adil, Warganet Galang Petisi Online, Juga Singgung P3K

TRIBUNKALTIM.CO – Sejumlah warganet kembali menggalang petisi online seputar pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CNPS) 2018 di www.change.org.

Kali ini, warganet menyoroti terbitnya Peraturan Menteri PANRB No 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS tahun 2018. 

Terbitnya Peraturan Menteri PANRB No 61 Tahun 2018 ini tidak adil bagi para pelamar CPNS 2018 yang lulus passing grade sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS 2018.

Untuk diketahui, adapun passing grade untuk kelompok pelamar jalur umum sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018, yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensi Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ini Penyebab Kemenag Belum Kunjung Umumkan Hasil SKD CPNS 2018

SKB CPNS 2018 PPU Segera Dimulai, 15 Formasi Dipastikan Kosong, Ini Penyebabnya

Informasi seputar adanya petisi online ini disampaikan langsung ke akun twitter resmi BKN @BKNgoid.

Pantauan Tribunkaltim.co, petisi dengan tema "Kembalikan Kesempatan Emas Peserta Lulus SKD & Revisi Permenpan RB No. 61/2018" ini dimulai oleh Abdul Aziz Ramdani pada, Senin (10/12/2018).  Dan hingga sekitar pukul  18.00 Wita, petisi ini masih hanya didukung sebanyak 23 orang saja.

Dalam petisi tersebut disampaikan sejumlah tuntutan kepada pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan beberapa hal :

1. Meninjau dan merevisi Permen PAN-RB Nomor 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan / Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, khususnya Pasal 7 berdasarkan pertimbangan rasa keadilan bagi peserta yang lulus skd, obyektif dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan visi pemerintah dan pengadaan pns dengan alat ukur pada peraturan sebelumnya.

2. Bagi  yang telah lolos passing grade SKD dijamin menempati formasi yang tidak ada peserta lulus SKD terlebih dahulu, sebelum diisi oleh peserta yang tidak lolos SKD dengan sistem pemeringkatan/rangking.

3. Jika pemangku kebijakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memetakan ulang formasi agar formasi dapat diisi dengan mengedepankan peserta lulus skd secara nasional, maka peserta lulus SKD diberikan opsi untuk memilih formasi ulang di web sscn. Jika formasi yang dituju sudah terisi bahkan terisi oleh peserta lulus skd yang memiliki skor lebih tinggi maka keputusan dikembalikan ke peserta tes memilih formasi untuk berkompetisi.

4. Dengan kenyataan rendahnya hasil kelulusan SKD artinya instrumen tes sudah selektif, justru untuk menghadapi tantangan ke depan kriteria kelulusan jangan diubah-ubah pada saat proses seleksi berlangsung apalagi kriterianya menjadi lebih rendah bahkan idealnya terus ditingkatkan. Karena jika tidak,hal ini kontradiksi antara visi dan kebutuhan mendesak, antara beban jangka pendek dan jangka panjang, yang sebetulnya kebutuhan mendesak jangka pendek bisa diakomodir semisal dengan mengangkat PPPK bukan CPNS.

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan formasi CPNS  2018 dapat terpenuhi secara adil bagi peserta seleksi yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai peraturan sebelumnya (Permen PAN RB No 36 dan No 37 Tahun 2018) serta dapat memberikan kesempatan bagi yang tidak lulus sebelumnya untuk mengabdi dengan cara menjadi bagian organisasi pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam menjamin pelayanan publik baik menjadi PPPK atau CPNS. Sehingga tujuan para stakeholder dapat tercapai, tidak ada yang dirugikan dan tetap mengedepankan prinsip seleksi CPNS yang berkualitas.

Salam

Warganet Keluhkan Soal SKB CPNS 2018 yang Dinilai Tak Sesuai Formasi, Ini Tangggapan dan Saran BKN

Hasil SKD CPNS 2018 Kemenag Segera Diumumkan, Pastikan Link Download Sudah Benar

Mengutip tribunnews.com, ada beberapa hal yang bisa dirangkum dari Permen PANRB No 61 tahun 2018 tersebut.