BPK Kaltim Puji Kinerja Pengelolaan Pendidikan di Balikpapan, Bontang dan Kukar Diberi Catatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim Cornell Syarif Prawiradiningrat memuji Pemkot Balikpapan berdasarkan pemeriksaan audit kinerja terhadap sektor pendidikan.

Menurut Syarif, pengelolaan dana pendidikan di Balikpapan sudah terselenggara dengan baik. Program Bosnas, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bosda dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun sudah dikelola dengan baik.

"Pendidikan di Balikpapan itu sudah memiliki kemampuan bagus. Bosda, Bosnas, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dikelola baik. Mestinya Balikpapan ini mampu, tapi tinggal kepeduliannya saja," kata Syarif di kantor BPK RI Kaltim Jl M Yamin, Samarinda, Senin (17/12/2018).

Kendati demikian, BPK melihat masih ada persoalan informasi yang menjadi catatan khusus bagi Balikpapan. Salah satunya Bosnas dari pemerintah pusat melalui provinsi.

Baca: Masuk Musim Penghujan, Pemkot Balikpapan Diminta Serius Tangani Banjir

"Harusnya Balikpapan lebih peduli. Mungkin karena Bosnas ini melalui provinsi, sehingga Balikpapan tidak terlalu perhatian," ujar Syarif.

Catatan yang diberikan BPK RI kepada Balikpapan adalah masih ditemukan bahwa besaran satuan biaya BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan monitoring dan Evaluasi PIP
secara memadai.

Selain itu, Pemkot belum mempunyai Tim Manajemen Penyaluran BOSDA Tingkat Kota.

Sementara, Bontang dan Kukar mendapat catatan penting dari BPK. Syarif mengungkapkan belum semua sarana-prasarana, alat kesehatan dan tenaga kerja kesehatan terpenuhi di Bontang.

Baca: Tes P3K Menunggu Hasil Seleksi CPNS, Nasib TK2D Kutim Belum Jelas

"Ada yang belum terpenuhi khususnya di puskesmas. Untuk RSUD, tenaga dokter sudah terpenuhi. Tapi persoalannya kompetensi tenaga kerja. Ada sertifikat yang kadaluarsa. Kalau dokter, rata-rata punya sertifikasi," ucap Syarif.

Sedangkan Kukar, pemeriksaan dilakukan terhadap manajemen aset. Sebelumnya Kukar yang mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat ini justru melorot menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut BPK, Kukar harus membenahi kinerja manajemen asetnya.

"Ada yang belum dilaporkan, tapi ada yang dilaporkan tapi tidak ada barangnya. Bisa kendaraan, bisa laptop. Itu harus dicari dulu barangnya. Harus dipastikan dulu. Ada juga yang cara menilainya salah. Yang diperbaiki oleh BPK adalah bagaimana mereka mencatat aset. Bagaimana menginventarisasi barang, dan melaporkannya dengan benar," kata Syarif. (*)