Pilpres 2019
Menjadi Panelis Debat Capres, Timses Jokowi Pertanyakan Netralitas BW dan Margarito
Terpilihnya mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebagai panelis debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menimbulkan polemik.
lihat foto
Menjadi Panelis Debat Capres, Timses Jokowi Pertanyakan Netralitas BW dan Margarito
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Terpilihnya mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebagai panelis dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menimbulkan polemik.
Bambang adalah satu dari tujuh panelis yang ditetapkan oleh KPU RI. Debat pertama bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
Mereka adalah Guru Besar Hukum Internasional Universi tas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pad jadjaran Prof Bagir Manan, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik.
Kemudian mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ad nan Topan Husodo. Juga pakar hukum tata negara Indonesia Margarito Kamis, dan perwakilan dari pimpinan KPK.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin berharap delapan orang panelis untuk debat pertama bisa bersikap objektif. Tujuh dari delapan orang panelis sudah mengaku bersedia.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, ketujuh nama yang menyatakan bersedia diharapkan orang-orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan profesionalitas.
Meski, menurut Karding, terdapat dua nama panelis yang cenderung mendukung calon presiden 02 Prabowo Subianto.
"Terlepas secara pribadi, satu-dua orang, misalnya Mas BW dan Pak Margarito dipersepsikan memiliki kecenderungan dukungan pribadi ke Pak Prabowo, tapi kita berharap agar objektivitas mereka sebagai tokoh tetap terjaga," ujar Karding saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (30/12/2018).
Karding menilai debat pasangan capres penting untuk masyarakat Indonesia.
Utamanya agar masyarakat dapat memberikan penilaian dan menentukan pilihan mereka pada pencoblosan pilpres.
Sehingga diharapkan seluruh materi-materi pertanyaan disusun berdasarkan kepentingan Indonesia, bukan hanya untuk menyudutkan salah satu pasangan capres tertentu.
"Bukan sekadar kepentingan untuk menyudutkan, mem-framing, dan menjatuhkan. Walaupun dalam politik itu hal-hal yang sah, misalnya di antara mereka ini dititipkan pertanyaan-pertanyaan oleh pihak sebelah," tutur Karding.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menerangkan, para panelis debat dipilih berdasarkan tema debat.
Diketahui, Polemik mengenai penunjukkan Bambang ramai diperbincangkan di media sosial.
