Insentif Dipangkas Rp 4 Juta Per Bulan, Anggota Dewan Langsung Kumpulkan OPD Penyumbang PAD
OPD yang dipanggil antara lain Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya.
Insentif Dipangkas Rp 4 Juta Per Bulan, Anggota Dewan Langsung Kumpulkan OPD Penyumbang PAD
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Komisi II DPRD Bontang memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dewan minta agar OPD-OPD yang ada lebih kreatif dan inovatif meningkatkan PAD.
Pemanggilan ini terkait pemangkasan belanja insentif Anggota DPRD Bontang sebesar Rp 4 juta setiap bulannya.
Instansi yang dipanggil antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP.
“Alasannya teman-teman dipanggil karena tahun ini pendapatan kita menurun, hal itu berimbas terhadap insentif DPRD,” ujar pimpinan rapat, yang juga Ketua Komisi II, Ubayya Bengawan.
Gandeng Tribun Kaltim, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Ingin Edukasi Masyarakat soal Kesehatan
Mirip Kasus RPU, Tersangka Dugaan Korupsi TPU di Balikpapan akan Dibagi ke Cluster-cluster
Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, realisasi pajak dan retribusi daerah menurun pada 2018 lalu.
Capaian pajak dari sektor retribusi misalnya, hanya mampu terealisasi 84 persen dari target yang telah ditentukan.
Padahal pos pendapatan ini selalu menyumbang pendapatan besar setiap tahunnya.
Lebih lanjut, Ubayya mengatakan sekarang Kota Bontang dikelompokkan sebagai daerah dengan tingkat pendapatan kategori sedang.
Kota Bontang turun satu tingkat dibanding tahun lalu.
Meski Belum Berlaku, Ini Keluhan dan Harapan Masyarakat Seputar Penghapusan Bagasi Gratis Lion Air
Batubara Kaltim Menggeliat, Astra Motor Samarinda Target Penjualan Naik 5 hingga 7 Ribu Unit
Sesuai aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), daerah dengan pendapatan sedang alami pemangkasan belanja. Imbasnya 25 anggota DPRD harus rela insentif mereka dipangkas Rp 4 juta sebulan.
“Jangan sampai tahun depan, kita turun lagi dalam kategori rendah. Dipotong lagi nanti insentif kita,” ujae Ubayya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional (P3O), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, M Arif membenarkan adanya pemangkasan belanja anggota dewan akibat pendapatan yang menurun.
Pun demikian, dewan masih mempelajari pos-pos pendapatan yang susut. Kedepan ada rapat lanjutan khusus tiap OPD untuk mencari solusi agar PAD semakin meningkat.