Soal Misi Kaltim Berdaulat, Ini Tanggapan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Soemarsono punya pandangan tersendiri terkait visi-misi Kaltim Berdaulat. Ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak salah mendefinisikan makna Berdaulat.

"Kaltim Berdaulat? Tidak masalah tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Jangan terkecoh dengan sebuah istilah. Berdaulat artinya tidak tergantung, melainkan berdiri di atas kaki sendiri punya kemampuan dan kapasitas membuat keputusan. Bagaimana mereformasi birokrasi, dan sumber daya manusia," katanya saat hadir pada Musrenbang Pemprov Kaltim.

Ia berharap Pemprov Kaltim mampu mengimplementasikan secara konkret Kaltim Berdaulat melalui RPJMD 2018-2023. "Pengertian berdaulat ini saya berharap bisa diterjemahkan dalam RPJMD secara konkret, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kaltim mau merdeka? Tidak dalam konteks seperti itu, dan saya rasa Kaltim juga tidak mungkin mau merdeka. Karena punyi kontribusi besar terhadap RI," tutur Soni.

Baca: Gubernur Isran Sebut Kaltim Harus Jadi Daerah Mandiri, Ini Langkah yang Segera Dilakukan

Soni juga mengapresiasi keterlibatan Forkopimda Kaltim dan seluruh segmen masyarakat yang mendukung RPJMD Kaltim di bawah komando Gubernur Isran Noor.

"Saya menghargai keterlibatan seluruh segmen yang ada dari kampus, pemuda, perempuan, dan birokrasi daerah yang saya kira lebih komprehensif," kata Soni.

Ia juga menyampaikan tiga evaluasi untuk Kaltim dalam mewujudkan RPJMD. Pertama, Soni meminta agar Pemprov Kaltim memperkuat sinergitas bersama pemkab dan pemkot. Menurutnya selama lima tahun ini, potensi Kaltim luar biasa namun perkembangannya belum terdukung dengan koordinasi antara pemprov dan pemkab/pemkot.

"Kita butuh ke depan meminimalisasi friksi dan memaksimalkan sinergi," ucapnya.

Baca: Puncak Acara The Gade Got Talent Hadirkan Marion dan Chandra Idol

Kedua, Kaltim harus memiliki tata kelola birokrasi yang baik agar pemerintahan ke depan lebih efektif dan efisien dan sinergi lebih kuat.

"Jangan kita gencar dengan tambang terus tapi lupa membangun birokrasi, karena ini jadi perhatian kita bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.

Ketiga, ia meminta perspektif pembangunan Bumi Etam tidak hanya mengandalkan government of Investment melalui APBN dan APBD.

"Tapi dibutuhkan peran swasta, karena peran masyarakat dan swasta itu 70 persen dari semua total pembangunan. Harus bisa merangkul dan mengukuhkan iklim investasi yang sehat, mengundang investor, dan melibatkan masyarakat secara penuh," ujar Soni.

Baca: Ditreskrimsus Polda Kaltara Tangani 12 Kasus Dugaan Tipikor

Menanggapi itu, Isran menyatakan sudah menjalankan strategi khusus, terutama membangun sinergitas dengan pemkab dan pemkot. Isran mengaku tidak akan menempatkan diri sebagai atasan bupati dan walikota.

"Konsolidasi itu wajib dilaksanakan. Jangan gubernur merasa di atas bupati/walikota. Melainkan mitra kerja. Jadi kalau saya datang ke Bupati bukan saya merendahkan diri, tapi karena kami adalah mitra kerja," tandas Isran. (*)