Pemilu 2019

Bawaslu Tolak Hasil Kesepakatan Mediasi KPU Bontang dan Kasdi, Jadwalkan Sidang Ajudikasi Jumat Esok

Sikap Bawaslu Bontang tetap menolak hasil mediasi antara pihak pemohon, Kasdi Caleg nomor urut 9 dari partai Nasdem dengan termohon KPU Bontang.

Bawaslu Tolak Hasil Kesepakatan Mediasi KPU Bontang dan Kasdi, Jadwalkan Sidang Ajudikasi Jumat Esok
TRIBUN KALTIM/ICHWAL SETIAWAN
BAWASLU TOLAK HASIL MEDIASI — Komisioner Bawaslu, Aldy Altrian membacakan putusan hasil mediasi di hadapan pemohon (Kasdi dan Kuasa Hukum-kiri) dan 3 Komisioner KPU Bontang disaksikan para loyalis Kasdi di Ruang Rapat Bawaslu, jalan S Parman, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kamis (31/1/2019) dinihari. 

Bawaslu Tolak Hasil Kesepakatan Mediasi KPU Bontang dan Kasdi, Jadwalkan Sidang Ajudikasi Jumat Esok

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Sikap Bawaslu Bontang tetap menolak hasil mediasi antara pihak pemohon, Kasdi Caleg nomor urut 9 dari partai Nasdem dengan termohon KPU Bontang.

Hasil putusan Bawaslu Bontang dibacakan dihadapan kedua belah pihak, disaksikan oleh massa dari kubu Kasdi dengan pengawalan ketat dari kepolisian resort Bontang.

Putusan yang tertuang dalam surat nomor 001/PS.Reg/23.03/1/2019 menyatakan bahwa Bawaslu Bontang menolak hasil kesepakatan mediasi dan tetap melanjutkan perkara ini ke sidang ajudikasi yang bakal digelar Jumat (1/2/2019) pukul 10.00 Wita.

“Pihak Bawaslu menolak kesepakatan damai para pihak,” ujar Komisioner Bawaslu Aldy Altrian saat membacakan putusan di ruang rapat Bawaslu Bontang, Kamis (31/1/2019) pukul 01.41 dinihari.

BREAKING NEWS - Kantor Bawaslu Digeruduk Puluhan Orang, Nasrullah Sempat Didorong Massa

Massa Masih Bertahan Duduki Kantor Bawaslu Bontang, Nasdem Sebut Alasan Pemicu Ketegangan

Bawaslu beralasan penolakan ini karena mempertimbangkan beberapa poin diantarnya, sengketa proses yang diajukan bukan terhadap produk dari KPU melainkan perintah dari Majelis Hakim Bawaslu Kaltim.

Masa sanggah atau upaya koreksi ke Bawaslu RI yang diberikan tidak digunakan oleh pihak termohon (Kasdi), sehingga Bawaslu beranggapan pihak termohon menerima putusan tersebut.

“Jadi perintah Majelis Hakim Bawaslu kepada KPU untuk mencoret Kasdi dari Daftar Caleg Tetap (DCT). Nah, jadi bukan produk KPU. Makaya kami tolak, karena yang disengketakan bukam produk KPU melainkan perintah dari Majelis Bawaslu,” ujar Aldy.

Poin ketiga disebutkan, dalam sengketa proses pemilu ke KPU.

Halaman
12
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved