Polresta Samarinda Gerebek Tambang di Bukit Pinang, Alat Berat dan Batu Bara Disita

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jajaran Polresta Samarinda kembali melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga penambangan liar (illegal mining).

 

Tepatnya, Jumat (1/2/2019) lalu, Unit Tipiter Satreskrim Polresta Samarinda menindak aktivitas pertambangan ilegal yang ada di jalan poros Samarinda-Tenggarong, Bukit Pinang, Samarinda Ulu.

Satu unit excavator Pc 200 dan batu bara kurang lebih 2.000 metrik ton (MT) berhasil diamankan petugas. 

 

Menu Vegetarian dan Lagu Cinta Terbaik Meriahkan Perayaan Imlek di Buddhist Center Samarinda

Cegah Kasus Berulang, CPNS yang Tak Siap Ditempatkan di Pedalaman Akan Diberi Tindakan Tegas

 

Dari hasil pemeriksaan, terlapor bernisial RK telah melakukan aktivitas pertambangan di lahan milik Irawan (pelapor) tersebut sejak Juli 2018, dengan kerugian yang diderita oleh korban mencapai Rp 1 Miliar lebih.

Sebelum penindakan itu dilakukan, pelapor sempat mendapatkan pesan dan video dari terlapor yang dikirim melalui WhatsApp, pada 12 Januari 2019 lalu, yang berisi tentang pemberitahuan bahwa terlapor telah melakukan penambangan batu bara di lahan milik korban.

"Mendapatkan laporan tersebut, anggota langsung bergerak melakukan pengecekan dan benar ada alat berat, serta batu bara di lokasi yang dimaksud," ucap Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono, Selasa (5/2/2019).

 

Saat Ditanya Andai Gading Nikah Duluan, Gisel Menangis dan Ucapkan Ini ke Calon Ibu Sambung Gempi

Perayaan Imlek 2019, Warganet Ramai-ramai Ucapkan #TerimakasihGusDur, Ungkap Jasa-jasa Gus Dur

 

Selanjutnya, pihaknya masih akan memintai pendapat dari sejumlah ahli guna melengkapi berkas perkara kasus tersebut, salah satunya dari Dinas ESDM.

"Kita masih lengkapi berkas perkaranya. Keterangan saksi ahli juga akan kita mintai sebagai dasar dan untuk melengkapi berkas," jelasnya.

Pasal yang disangkakan terhadap pelaku illegal mining, yakni Pasal 158, UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba.

"Tentu karena pelaku pertambangan ilegal ini tidak memiliki izin usaha seperti IUP, IPR atau IUPK," tutupnya. (*)