Soal Dana Hibah yang 3 Tahun tak Pernah Masuk ke KONI Samarinda, Ini Jawaban Pemkot

"Ada dong. Cuma di (APBD) perubahan, karena lambat (pengusulan)," kata Sugeng. Senin (11/2/2019)

Soal Dana Hibah yang 3 Tahun tak Pernah Masuk ke KONI Samarinda, Ini Jawaban Pemkot
Tribunkaltim.co/ Imaduddin Abdur Rachim
Mantan Ketua KONI Samarinda (kiri) Ade Sukma Yudhy menyerahkan nahkoda kepemimpinan KONI Samarinda kepada Aspian Noor usai rapat pleno yang digelar Senin (11/2/2019). 

Soal Dana Hibah yang 3 Tahun tak Pernah Masuk ke KONI Samarinda, Ini Jawaban Pemkot 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemkot Samarinda sudah menerima surat pengunduran diri mantan Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Samarinda, periode 2017-2021, Ade Sukma Yudhi.

Baru dua tahun menjabat, Ade memilih turun jabatan karena merasa 3 tahun terakhir tidak mendapatkan dana hibah dari APBD murni dari Pemkot Samarinda.

Sekertaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin, mengatakan selama ini, KONI Samarinda di bawah pimpinan Ade selalu lambat mengajukan usulan dana di APBD murni. Sehingga, bantuan dana hibah yang diberikan Pemkot hanya bisa diberikan di APBD Perubahan.

"Ada dong. Cuma di (APBD) perubahan, karena lambat (pengusulan)," kata Sugeng. Senin (11/2/2019) usai rapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

Jokowi Bakal Kunjungi Kaltim, Tinjau Waduk Teritip dan Tol Balsam

Unjuk Rasa Dugaan Korupsi RPU, 10 Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

Dana 59 Kelurahan di Samarinda Mulai Dicairkan Mei 2019, Cek Besarannya

Karena itu, menurut dia, keterlambatan pengajuan penganggaran ini menjadi sarana introspeksi bagi pengurus KONI Samarinda selanjutnya.

Saat ini, untuk mengisi kekosongan Plt Ketua KONI Samarinda dijabat Aspian Noor. Selanjutnya, sesuai dengan AD/ART KONI Samarinda, setelah ini akan disiapkan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub), agar KONI Samarinda segera memiliki ketua definitif yang baru.

Agar dana KONI di tahun 2020 tidak terlambat lagi dianggarkan, Sugeng mengajak pengurus KONI Samarinda segera mengajukan usulan anggaran di RAPBD 2020 ke Pemkot yang nantinya disepakati bersama dengan DPRD.

Sejauh ini, pihaknya belum menerima usulan anggaran dari KONI Samarinda. Mengenai dana yang nantinya disetujui, bergantung dari usulan, rasionalisasi penggunaan anggaran dan kesanggupan keuangan.

"Pokoknya sesuai aturan, per 30 Juni, dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) harus disampaikan ke dewan. Artinya, semua kegiatan untuk 2020 sudah ada di dalam KUA-PPAS. Kalau di luar itu ga boleh," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved