Ketua DPRD Kota Balikpapan dan Walikota Temui Demonstran Soal Korupsi RPU, Begini Yang Dibicarakan
Elemen Mahasiswa demo lagi soal Korupsi RPU di DPRD Kota Balikpapan. Pengunjuk rasa ditemui Ketua dan Walikota banyak hal yang dibicarakan.
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Aris Joni
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Balikpapan kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Senin (18/2/2019).
Sesampainya di halaman kantor DPRD Kota Balikpapan, massa aksi langsung berorasi menyampaikan aspirasinya. Tak lama berselang, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra dan jajaran anggota DPRD Kota Balikpapan.
Setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya perwakilan massa bersama Pemkot dan DPRD Kota Balikpapan memasuki ruang rapat DPRD Kota Balikpapan guna melakukan hearing dan diskusi. Hearing dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Didalam ruangan, aliansi Cipayung diwakili oleh masing-masing organisasi yang terdiri dari HMI, GMNI, GMKI dan PMII. Sedangkan dari pihak pemerintah langsung dihadiri Walikota Balikpapan, Ketua DPRD dan Kapolres.
Dua Klub Kalimantan Timur Masuk Pra Musim Piala Presiden 2019, Ada Satu Grup Bersama Persija Jakarta
Sidang Dugaan Korupsi RPU di Tipikor Samarinda, Saksi 5 Kali Mangkir Bersaksi
Dugaan Aliran Dana Korupsi RPU Balikpapan, Castro: Mereka yang Namanya Disebut Harus Diperiksa
Dalam diskusinya, Ketua Umum GMNI Kota Balikpapan, Yosep Wahyudi Sitanggang mengatakan, dirinya bersama aliansi Cipayung konsisten mengawal tuntutan terkait Korupsi Rumah Potong Unggas atau rpu dan satu lagi kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang merugikan negara hingga belasan miliar rupiah.
"Kita tetap akan meminta pihak penegak hukum untuk segera menyelesaikan proses penyidikan kasus korupsi itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Balikpapan, Rizqi Usman meminta Polda Kaltim dan Polres Balikpapan dapat menjalankan proses penyidikan dengan transparan dan cepat. Pasalnya, dirinya menganggap penanganan kasus Korupsi tersebut dinilai lamban dan yerkesan di ulur-ulur.
Komisaris Besar Polisi Ary Donny Setiawan Cintai Kopi, Belajar Meracik Sampai Dunia YouTube
Menelusuri Bisnis Prabowo Subianto di Kaltim, Ini Catatan Luasan Lahan dan Perusahaannya di Berau
Inilah Daftar Deretan Perusahaan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh
"Kami mau penyidik bisa transparan dalam penanganan dan perkembangan kasus Korupsi ini," tegasnya.
Ia juga membantah tudingan ketua DPRD Kota Balikpapan yang menduga bahwa aksi yang dilakukannya ini ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya tegaskan, aksi ini murni panggilan dan keresahan yang kami alami. Tidak ada oknum siapapun yang menunggangi aksi ini," ucapnya.
Terpisah, Ketua PMII Cabang Balikpapan, Sainuddin juga meminta pemkot Balikpapan dapat menyelesaikan permasalahan banjir yang dinilainya bukan semakin baik, malah semakin buruk.
Selain itu ucap dia, pemkot Balikpapan juga harus memberikan penjelasan terkait rencana normalisasi sungai ampal yang dianggap menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Kota Balikpapan.
"Tolong jelaskan juga pada kami bagaiman proses pelebaran sungai ampal dan proses penganggarannya," tuturnya.
Ia juga meminta aparat dan pemerintah dapat menindak lanjuti kasus kekerasan yang di alami 14 mahasiswa pada aksi pekan lalu.