Kubu Prabowo-Sandi Ditantang Buka Data Real Count Pilpres 2019, BPN: Kami Sedang Berjuang karena

TRIBUNKALTIM.CO - Tim BPN Prabowo-Sandi Diminta oleh TKN Jokowi-Maruf untuk membuka perhitungan real count Pilpres 2019.

Tim TKN Jokowi-Maruf berharap agar tim BPN Prabowo-Sandi mau membuka perhitungan real count supaya masyarakat juga bisa melihatnya.

Hal ini ramai dibicarakan dalam acara talkshow Mata Najwa yang dipandu jurnalis Najwa Sihab, bertema soal Pilpres 2019, yang hadirkan kubu TKN Jokowi-Maruf dan tim BPN Prabowo-Sandi.

Kala itu di acara Mata Najwa, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade ditantang untuk membuka data perhitungan real count kubunya oleh Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut terjadi ketika Andre Rosiade dan Hasto Kristiyanto hadir menjadi narasumber di acara Mata Najwa.

Dalam acara tersebut, keduanya tampak terlibat debat panas mengenai pernyataan Prabowo Subianto yang mengklaim menang.

Menurut Hasto Kristiyanto, deklarasi mengklaim kemenangan di Pilpres 2019 itu bukanlah sebuah contoh yang baik.

Seharusnya berbagai pihak, lanjuKt Hasto Kristiyanto, menahan diri untuk mendeklarasikan kemenangan hingga adanya pengumuman resmi dari KPU.

"Kita kembalikan ke tracknya dan semua sepakat yang menentukan siapa yang menang itu KPU dan proses rekapitulasi sedang berlangsung." 

"Menjadi bias saat ada klaim sepihak dari BPN yang menyatakan Prabowo menang, sementara quick count berbeda."

"Kami hanya meminta hal yang sederhana, mengapa BPN tak membuka data real count yang dimiliki? Undang saja mahasiswa dan pengamat politik, cara yang simple dan kami terbuka," ucap Hasto Kristiyanto.

Sontak ucapan Hasto Kristiyanto itu membuat penonton Mata Najwa bertepuk tangan dan heboh dengan teriakan.

Tak hanya itu, Hasto Kristiyanto menuturkan, akan menerima masyarakat dengan tangan terbuka apabila datang ke tempat TKN untuk mengecek form C1 kubu Jokowi.

"Penonton yang disini besok kalau mau datang ke TKN dan PDIP untuk mengecek sistem dan form C1, silakan," ungkap Hasto Kristiyanto.

Andre Rosiade menyatakan, deklarasi tersebut merupakan hak konstitusional Prabowo Subianto.