Kekerasan Asusila Pada Anak Terus Terjadi, Ini yang akan Dilakukan Komisi IV DPRD Kaltim

Kekerasan asusila pada anak terus saja terjadi. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas soal ini

Editor: Rafan Arif Dwinanto
(KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI)
Puluhan aktivis perempuan datangi Makorem Haluoleo Kendari meminta kasus penculikan dan kekerasan asusila yang dilakukan mantan oknum TNI terhadap enam anak perempuan di bawah umur dilakukan secara transparan 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Kasus Kekerasan asusila pada anak menjadi perhatian DPRD Kaltim.

Diketahui, kasus Kekerasan asusila dan kekerasan pada anak justru kerap dilakukan orang dekat.

Bahkan orangtua kandung.

DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan mengadakan rakor yang membahas masalah Kekerasan asusila, agar dapat menekan adanya kekerasan asusila kepada anak.

Rusman Yaqub selaku Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengatakan, permasalahan utama kasus pelecehan asusila ialah karena adanya kelainan pada si pelaku Kekerasan asusila.

"Jadi gini, terkait soal kasus Kekerasan asusila bagi anak dan remaja.

Kalau ini disebut gaya hidup, ini sangat tidak tepat, kasus Kekerasan asusila ini lebih menjurus kepada kelainan pada si pelaku itu sendiri," kata Rusman Yaqub, Kamis (16/5/2019).

Rusman Yaqub mengharapkan agar pemerintah mampu bertindak tegas kepada kasus Kekerasan asusila semacam ini.

Dan mendalami faktor-faktor yang dapat mengakibatkan Kekerasan asusila kepada anak dapat terjadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub (tribunkaltim.co/Cahyo Wicaksono Putro)

"Iya ini harus dibedah dulu, apa faktor penyebabnya.

Dan sayang pemerintah tidak memiliki tindakan konkret tentang apa yang dialami oleh korban.

Seharusnya ada pendampingan kepada korban, dan tindakan tegas kepada si pelaku itu," ujar Rusman Yakub.

Menurutnya pemerintah belum berlaku tegas kepada para pelaku.

KPAI bahkan disebut memiliki peran yang lebih dominan dalam menangani kasus kekerasan asusila di Provinsi Kaltim, dari pada pemerintah itu sendiri.

"Penanganan belum ada sama sekali, selain dari penggiat-penggiat KPAI yang bergerak duluan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved