Pascaputusan MK, Prabowo Kembali Undang Partai Koalisi ke Rumahnya, Bahas Akhir Koalisi Adil Makmur
Prabowo Subianto kembali mengundang partai Koalisi Adil Makmur ke rumahnya, Jumat (29/6/2019). Bahas pembubaran koalisi pascaputusan MK
TRIBUNKALTIM.CO - Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak permohona kubu Prabowo-Sandi.
Prabowo Subianto bersama lima sekjen partai politik pendukung pun melanjutkan pembahasan soal berakhirnya koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Pembahasan dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.
Pertemuan kembali digelar di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
"Kami kemarin sepakat dilanjutkan sore ini jam 14.00, pertemuan koalisi parpol yang mengusung paslon 02.
Apa yang akan kami bicarakan nanti tentulah ada saat untuk berbincang lagi bersalaman karena itulah etikanya," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di kediaman Prabowo.
"Kalau tadi malam tentu tidak cukup waktu.
Jadi kemarin malam sepakat siang ini kita lanjutkan lima parpol Koalisi Adil dan Makmur," ucapnya.
Menurut Hinca, pembahasan mengenai pembubaran koalisi sudah terjadi sejak Kamis (27/6/2019) malam, setelah MK membacakan putusan atas sengketa hasil Pilpres 2019.
Saat itu, kata Hinca, Prabowo menyerahkan persoalan koalisi masing-masing partai.
Selain Hinca, hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya Eddy Soeparno.
"Tentu dalam bahasa yang sederhana kalau kami di Sumatera, begitu datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Hinca.
"Kalau dalam bahasa saya karena sering pakai istilah olahraga, kalau peluit ditiup tanda pertandingan dimulai pasti akan peluit ditiupkan tanda pertandingan berakhir," tutur dia.
Gerindra belum menerima tawaran resmi untuk berkoalisi dari Presiden Jokowi.
Belum adanya tawaran resmi ini pula yang membuat Gerindra belum membahas kemungkinan berkoalisi dengan Jokowi.