Gabung Pemerintah atau Tidak, M Syafi'i Akui Ada Perdebatan di Gerindra, Tapi Ini Sikap Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Dengan demikian, pasangan Jokowi-Maruf tinggal menyusun Kabinet Kerja Jilid II.

Jokowi pun sudah pernah menegaskan membuka pintu bagi partai Koalisi Adil Makmur, untuk bersama pemerintah membangun Negeri.

Tawaran tersebut juga berlaku untuk Partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto, lawan Jokowi  di dua edisi Pilpres terakhir.

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menuturkan, ketua umumnya, Prabowo Subianto, ingin Gerindra tetap menjadi oposisi pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Hal itu ia katakan saat ditanya terkait kecenderungan sikap Prabowo dan kemungkinan Partai Gerindra memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"(Prabowo cenderung) berada di luar pemerintahan," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Sikap Prabowo tersebut sejalan dengan keinginan mayoritas kader Partai Gerindra.

Syafi'i tak memungkiri adanya perdebatan di antara para kader soal posisi partai pasca-Pilpres 2019.

Namun demikian, Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas para kader ingin Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.

Menurut Syafi'i, Partai Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi.

Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah semakin berkurang.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Kemudian pada periode 2014-2019 di bawah Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu kembali memilih menjadi oposisi.

"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.