Sudah 36 Korban Tewas di Lubang Tambang,HMI Samarinda Anggap Pemerintah Tidak Serius Tangani Tambang
Publik kembali digegerkan dengan jatuhnya korban di lubang bekas tambang pada Kamis (22/8/2019) lalu di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kukar
Penulis: Aris Joni | Editor: Rita Noor Shobah
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sudah 36 Korban Tewas di Lubang Tambang,HMI Samarinda Anggap Pemerintah Tidak Serius Tangani Tambang di Kaltim
Publik kembali digegerkan dengan jatuhnya korban di lubang bekas tambang pada Kamis (22/8/2019) lalu di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut, bukanlah hal baru bagi Kaltim. Pasalnya, korban terus berjatuhan hingga mencapai 36 orang sejak tahun 2011 silam.
Kabid Lingkungan Hidup Kimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, Nur Hariyani mengatakan, sejak empat bulan terakhir yakni mulai April, Mei, Juni dan Agustus tahun 2019, sudah terdapat empat korban tewas baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa.
"Namun hingga kini tak ada solusi kongkrit dari pihak pemerintah provinsi dan dinas ESDM perihal penyelesaian lubang tambang yang menganga," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (3/9/2019).
Lanjut dia, seolah dibiarkan kini, berdasarkan data dari Jatam Kaltim, di Kaltim saat ini memiliki sekitar 1.735 lubang yang dibiarkan menganga seolah tak bertuan.
Menurutnya, Pemerintah provinsi kaltim dan dinas ESDM harus bertanggungjawab dalam penanganan lubang tambang.
BACA JUGA
Rayakan HUT Kemerdekaan RI, Warga Sangasanga Ritual Lempar Tanah ke Lubang Tambang
Komnas HAM Endus Ada Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur, Sebab Lubang Tambang Batu Bara
Pemerhati Sebut Samarinda Belum Kota Layak Anak, Jika Masih Ada Korban Meninggal di Lubang Tambang
"Pasalnya, secara koordinasi dalam penerbitan IUP serta pengawasan lapangan dilakukan oleh mereka bersama pihak perusahaan," tegasnya.
Ia berpendapat, permasalahan tersebut sebenarnya tidak sulit untuk diatasi, hanya saja pihak pemerintah khususnya ESDM tidak tegas dan serius dalam menangani permasalahan ini.
Dikatakan Nur, jika memang pemerintah peduli dengan nasib dan nyawa rakyat Kaltim, maka sudah seharusnya segera diselesaikan dengan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pemilik IUP atau lubang dan ditindak dengan tegas.
"Hal ini karena hilangnya 36 nyawa sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk segera mengatasi permasalahan ini," ucap perempuan yang juga aktivis lingkungan tersebut.
