Virus Corona
Ke Rely Harun, Fadli Zon Beber Penanganan Virus Corona Beda Andai Prabowo Presiden, Sindir Oligarki
Ke Rely Harun, Fadli Zon beber penanganan Virus Corona beda andai Prabowo Subianto jadi Presiden, sindir oligarki
TRIBUNKALTIM.CO - Ke Rely Harun, Fadli Zon beber penanganan Virus Corona beda andai Prabowo Subianto jadi Presiden, sindir oligarki.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membahas Perppu penanganan Virus Corona bersama Fadli Zon.
Politikus Gerindra itu pun membela Prabowo Subianto yang kini jadi bagian Kabinet Jokowi.
Fadli Zon berujar, penanganan covid-19 akan berbeda seandainya Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Presiden.
Mantan Wakil DPR RI, Fadli Zon mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) penanganan Virus Corona.
Hal itu disampaikan Fadli Zon saat melakukan video call dengan Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun pada Selasa (5/5/2020).
• Tak Main-main, Anak Buah Prabowo Mau Bongkar Skandal Dugaan Najwa Shihab di Program Andalan Jokowi
• Asisten Pribadi Lihat Detik Terakhir Didi Kempot Teriak Allahuakbar Saat Sesak Nafas
• Walikota Solo Bocorkan Penyakit Mematikan Bersarang di Tubuh Didi Kempot, Terkuak Mirip Suami BCL
Menurut Fadli Zon, Perppu Corona lebih menguntungkan investor ketimbang masalah covid-19 itu sendiri.
"Saya pribadi menilai Perppu itu bermasalah, saya kira Perppu itu dibuat tergesa-gesa, merugikan, dan Perppu ini juga lebih banyak peluang dan ruang bagi kalangan investor ketimbang Coronanya sendiri."
"Yang Rp 405 triiliun kan yang 75 itu sebetulnya secara spesifik untuk covid-19," ujar Fadli dikutip dari channel YouTube Refly Harun.
Fadli mengatakan, menurutnya susah untuk menggugat Perppu.
"Dan ini, saya termasuk yang pertama kali saya buat tulisan pendek ketika baru-baru saja Perppu dikeluarkan."
"Jadi memang risiko dari sebuah politik dengan skema seperti ini sulit kita untuk melakukan perdebatan, terhadap suatu kebijakan," ungkap dia.
Fadli mengatakan, menurutnya susah untuk menggugat Perppu.
"Dan ini, saya termasuk yang pertama kali saya buat tulisan pendek ketika baru-baru saja Perppu dikeluarkan."
"Jadi memang risiko dari sebuah politik dengan skema seperti ini sulit kita untuk melakukan perdebatan, terhadap suatu kebijakan," ungkap dia.