Antisipasi Ada Pemudik di Jalur Laut, Pemkot Balikpapan Berencana Dirikan Posko

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Setelah sempat dilarang, pemerintah pusat kembali memberi izin terhadap beroperasinya moda transportasi darat, udara dan laut. Pasca kebijakan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 8 Mei lalu, Pemkot Balikpapan pun turut mewaspadai adanya pemudik.

Meski telah ditegaskan oleh Gugus Tugas RI mengenai larangan ini, namun pemerintah kota patut berjaga terhadap kondisi tersebut. Pasalnya, jalur laut bisa saja akan menjadi jalur paling rawan pemudik. Sebab dimungkinkan ada oknum yang menyalahgunakan surat keterangan yang dimilikinya.

"Yang paling kami khawatirkan adalah memang jalur transportasi laut, jangan-jangan ini penumpang mudik. Nah ini yang kita harus jaga dan waspada," tegas Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Mengantisipasi hal ini terjadi, Walikota Balikpapan dua periode ini pun merencanakan untuk dapat membentuk posko. Ini dilakukan dalam rangka mengawasi pemudik yang akan berangkat maupun datang menggunakan transportasi laut. Pihaknya dalam waktu dekat juga akan memanggil stakeholder terkait.

"Mungkin kita akan membuat pos di beberapa titik untuk menjaga bahwa tidak dimanfaatkan untuk mudik. Kita juga akan undang KSOP, sebagai penanggungjawab pelabuhan untuk kita cermati," ujarnya.

• Meski Mudik sudah Dilarang, Pemprov Kaltim Tetap Mengambil Langkah Antisipasi Membangun Pos Jaga

• Sekitar 3.800 Mahasiswa tak Bisa Mudik, Pemkot Samarinda Akan Beri Paket Sembako

• Masih Pandemi Corona, Ketua Lembaga Adat Paser PPU Imbau Warga Tunda Mudik Lebaran Idul Fitri

Sementara itu, pihaknya juga saat ini telah mengirim petugas ke bandara SAMS Sepinggan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Termasuk yang berkaitan dengan dokumen persyaratan penumpang, khususnya yang sudah tiba akan dipastikan telah sesuai dengan keterangan. “Akan kita cek, jangan akal-akalan, kita tidak mau kecolongan dan menambah lagi jumlah yang terpapar covid-19,” katanya.

Adapun sebelumnya, pemerintah kota telah mencoba berkirim surat kepada Kementrian Perhubungan untuk menolak dibukanya kembali bandara dan pelabuhan.

Ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Rizal juga menilai banyak warga terpapar Covid-19 setelah melakukan perjalanan dari luar daerah. Seperti memiliki riwayat perjalanan dari beberapa wilayah Zona Merah, yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

• Aturan Menhub Terkesan Izinkan Mudik, Mantan Danjen Kopassus Angkat Bicara: Mudik Dilarang, Titik!

• Menhub Buka Moda Transportasi, Kadishub Bontang Sebut Larangan Mudik Masih Prioritas

“Kita melihat sebagaian klaster yang terpapar covid datang dari daerah-daerah. Jadi waktu itu kita minta pada Menhub untuk tidak dikeluarkannya dispensasi penerbangan ke Balikpapan," terangnya. Meski akhirnya menerima dan menghormati kebijakan itu, namun pemerintah kota akan mengevaluasi pasca dibukanya kembali bandara dan pelabuhan.

Jika hasil evaluasi justru memiki indikasi menambah jumlah kasus terpapar covid-19 yang meningkat. Maka kemungkinan, pemerintah kota akan kembali berkirim surat ke Kementerian Perhubungan untuk meminta ditutupnya kembali moda transportasi yang ada.

"Memang kita kemarin keberatan atas kebijakan pembukaan ini, tapi karena ini kebijakan Pemerintah Pusat tentu kita harus menghormati. Dan kami akan mengevaluasi ini dalam beberapa hari," tandasnya.

IKUTI >>> Update Virus Corona

Ikuti >>>  Update Virus Corona di Balikpapan