Jelang Pilkada Serentak, KPU Kabupaten dan Kota di Kaltara Diminta Buat Rincian Kebutuhan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Suryanata Al Islami, mengaku telah meminta KPU kabupaten dan kota membuat rincian anggaran untuk gelaran Pilkada serentak 2020.

Rincian anggaran diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan sesuai hasil rapat Mendagri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP belum lama ini.

Dalam rapat tersebut disepakati Pilkada serentak bakal digelar pada Desember mendatang dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Kami minta terperinci kepada KPU kabupaten dan kota. Meskipun belum ada arahan dari KPU, tetapi kami siapkan memang sejak awal rincian kebutuhan menghadapi Pilkada serentak mendatang," kata Suryanata Al Islami kepada TribunKaltim.co, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Belajar di Rumah Diperpanjang, Disdikbud Kutai Kartanegara: Pembelajaran Daring Bukan Wajib

Baca juga: Satu Lagi Korban Covid-19 di Maluku Utara, Sulamah, Istri Wali Kota Tikep, Meninggal karena Corona

Suryanata tak menampik, KPU membutuhkan anggaran tambahan agar tahapan Pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan bisa dilaksanakan.

Meski begitu, ia mengaku belum menentukan besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan.

"Belum bisa digambarkan berapa anggaran yang dibutuhkan karena masih sementara dihitung oleh KPU kabupaten kota untuk nantinya kita laporkan.

Yang jelas di setiap tahapan nantinya, penyelenggara pemilu butuh alat pelindung diri (APD)," ujarnya.

Suryanata berharap kebutuhan terhadap APD di setiap tahapan bisa diakomodir, termasuk mengakomodir kebutuhan di daerah yang kemungkinan lost akses internet perlu diperhatikan.

"Kami ingin pelaksanaan Pilkada serentak tetap terjaga kualitasnya, termasuk angka partisipasi masyarakatnya. Yang jelas sesuai dengan standar protokol kesehatan di tengah pandemi  Virus Corona ( covid-19 )," ujarnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Protes Canda Mahfud MD soal Meme dari Luhut yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Baca juga: Rumah Ibadah Dibuka saat New Normal, Bikin Dokter Berdebar-debar, Ada Potensi Covid-19 Meluas

Sekadar diketahui, pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun lalu, KPU dan Pemprov Kaltara menyepakati anggaran Pilkada sekitar Rp 140 miliar.

Pilkada serentak yang sedianya digelar pada September, digeser ke Desember 2020 lantaran covid-19 atau virus Corona.

Pilkada serentak akan digelar untuk Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung, serta Pilgub Kaltara. (*)