Antisipasi Pelanggaran Hukum, KPU Balikpapan Gelar Bimtek Pengelolaan Anggaran Penyelenggara Pilkada

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Balikpapan menggelar bimbingan teknis ( Bimtek ) mengenai pengelolaan anggaran Pilkada 2020.

Bimtek ini diperuntukkan bagi 160 petugas penyelenggara pemilu. Mulai dari panitia pengawas kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan sekretariat PPK/PPS sekota Balikpapan.

Bertemlat di Hotel Horizon Sagita, Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan bimbingan teknis dilakukan agar petugas yang terlibat dapat memahami mekanisme pengolaan anggaran Pilkada.

Mulai dari penggunaan, efesiensi, hingga pada laporan pertanggungjawaban anggaran yang dipakai dalam gelaran pesta demokrasi nanti.

"Materi kalau masalah pajak dari pajak, kalau BPKP tentang laporan pertanggunjawaban, kalau kejaksaan dan kepolisian tentang potensi pelanggaran-pelanggaran hukum,” ujar Noor Thoha, Sabtu (4/7/20).

Baca juga; DPC Peradi SAI Kutai Timur Ajak Masyarakat Hargai Asas Praduga Tak Bersalah Terkait OTT KPK

Baca juga; Ibu yang Viral Karena Dilaporkan Anak ke Polisi Kini Membalas, Balik Lapor dengan 2 Tuduhan Serius

Sebagai informasi, sekira 70 persen anggaran Pilkada terserap oleh kegiatan petugas Pilkada mulai daribgaji petugas, hingga biaya operasional.

Pun Thoha menambahkan, selain untuk membekali petugas terkait pengelolaan anggaran. Bimtek ini juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum.

Pasalnya ini bisa saja terjadi apabila petugas atau penyelenggara tidak memahami pelaporan anggaran Pilkada nantinya.

"Harapan kami seluruh penyelenggaraan bisa clear dalam pelaksanaan dan clean dalam hal administrasinya," pungkasnya.