Kisruh Partai Golkar
Golkar Sepakat Berdamai, Ini Sikap Ical dan Agung
Ia memastikan tidak akan digelar Munaslub untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Parahara di tubuh Partai Golkar mulai menemui titik terang, meski masih ada perbedaan pendapat.
Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sepakat untuk berdamai.
Keduanya sepakat untuk sama-sama membentuk kepengurusan Partai Golkar yang baru, yang mengakomodir kedua belah pihak.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi musyawarah nasional (munas) Bali, Aburizal Bakrie atau Ical, mengatakan pemilihan pengurus baru akan ditentukan sesuai hukum dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Golkar, namun tidak melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Kalau Munaslub tidak ada, tapi nanti memang kita ikuti ADART, kita akan bersama-sama menentukan," kata Aburizal kepada wartawan, usai menghadiri acara "Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar," di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015).
BACA JUGA: Tak Mau Intervensi, Pemerintah Tunggu Hasil Islah Partai Golkar
Hal yang senada juga dituturkan oleh Wakil Presiden RI sekaligus mantan Ketua DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla.
Ia memastikan tidak akan digelar Munaslub untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Proses penentuan kepengurusan yang baru, akan dilakukan sesuai hukum dan ADART yang berlaku.
"Kalau munaslub tidak ada tapi yang penting mengikuti proses hukum. Pemerintah saya kira sekarang memandang satu Golkar," kata Jusuf Kalla.
Berbeda dengan Ical dan Jusuf Kalla, Agung Laksono yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas Jakarta, mengatakan muara dari putusan Mahkamah Agung (MA) adalah dengan menggelar munas.
"Mau tahun ini, atau awal tahun depan, Munas itu akan menjadi muara putusan MA tentang partai Golkar," ujarnya.
Putusan MA yang dimaksud Agung, telah menetapkan untuk tidak mengakui kedua kubu.
MA mengembalikan kepengurusan ke hasil munas Riau pada 2009 lalu, di mana Aburizal atau Ical ditetapkan sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa pada saat ini, Golkar tidak lagi ada istilah kubu-kubuan karena setelah acara Silaturahmi Nasional tersebut, kedua pemimpin partai akan menjalankan tugas sebagaimana seharusnya yang sudah ditentukan Mahkamah Partai Golkar. (Nurmulia Rekso Purnomo)
***
UPDATE berita eksklusif, terkini, unik dan menarik dari Kalimantan. Like fb TribunKaltim.co Follow @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim
