Kondisi Demo Buruh Hari Ini, Ahmad Sahroni Sebut DPR Diimbau WFH: Pulang Ribet, ke Mana-mana Susah

TRIBUNKALTIM.CO - Jakarta kembali menjadi pusat perhatian nasional pada Kamis, 28 Agustus 2025, saat ribuan buruh dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini bukan hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga digelar serentak di puluhan kota lain di Indonesia.

Di tengah demo buruh tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau para pegawai DPR untuk bekerja dari rumah (WFH) demi menghindari gangguan aktivitas akibat kepadatan massa.

Work From Home (WFH) adalah sistem kerja jarak jauh yang memungkinkan pegawai menyelesaikan tugas dari rumah. 

Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa imbauan WFH diberikan karena pengalaman sebelumnya menunjukkan kesulitan keluar dari gedung saat demo berlangsung.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Usulan Bubarkan DPR Terlalu Mengada-ada, Bahaya Jika Tak Punya Anggota Dewan

“Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar Ahmad Sahroni.

Imbauan Sahroni untuk Demonstran

Sebagai pimpinan Komisi III DPR, Sahroni menyampaikan dukungan terhadap aspirasi buruh, namun mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban.

“Sampaikan uneg-uneg secara profesional dan bijak. Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh para teman-teman buruh,” tegasnya.

Ia juga meminta agar demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak saling tuduh, demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama:

Legislasi: Membuat dan mengesahkan undang-undang.
Anggaran: Menyusun dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sebagai representasi rakyat, DPR menjadi tempat utama penyampaian aspirasi publik, termasuk melalui demonstrasi seperti yang terjadi hari ini.

Latar Belakang Aksi Demo Buruh

Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja Bersatu, yang terdiri dari 74 elemen buruh dan rakyat, termasuk KSPI, Serikat Petani, dan BEM mahasiswa.

Menurut Ketua Partai Buruh Said Iqbal, demo ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR dan kementerian terkait yang dinilai tidak menjalankan kebijakan Presiden, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 tentang pekerja alih daya (outsourcing).

Lokasi dan Skala Aksi