Kisruh Partai Golkar

Tak Mau Intervensi, Pemerintah Tunggu Hasil Islah Partai Golkar

Pada 19 Mei lalu, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menkopolhukam Luhut Panjaitan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah masih menunggu hasil kongkret soal islah kepengurusan Partai Golkar. Hal ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

"Ya yang jelas Golkar kan sudah damai. Kita tunggu saja," ujar Luhut saat ditemui di acara Silaturahmi Nasional Golkar di kantor DPP-nya Slipi, Jakarta Barat pada Minggu (1/11/2015) malam.

Menurut Luhut, meski sudah terlontar kata islah dari kedua kubu, namun belum ada kesepakatan soal kepengurusan baru yang mengakomodir kedua kubu itu, sehingga pemerintah pun menunggu hasil kongkretnya.

"Yang jelas spirit Golkar itu partai dewasa dan menjunjung perdamaian. Kita tunggulah pengumuman resminnya. Saya tidak ingin mendahuluinya," lanjut pria yang juga kader senior Golkar tersebut.

Luhut juga memastikan bahwa pemerintah tidak mengintervensi upaya islah kedua kubu. Menurut Luhut, upaya islah merupakan keinginan dan kebutuhan kedua kubu. Oleh sebab itu pemerintah bersifat menunggu keputusan pastinya.

Baca juga: Saya Cuma Mau Golkar Pro Rakyat

MA sebelumnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga kembali ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada 19 Mei lalu, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

Kepengurusan Golkar pun kembali kepada hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dengan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Dalam kepengurusan tersebut, Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.

Seiring dengan putusan itu, kedua kubu mengupayakan islah. Baik Agung atau Aburizal sudah melontarkan pernyataannya soal upaya islah itu. Namun, baik Agung atau Aburizal sama-sama belum dapat memastikan kepengurusan mana yang akan diakui pemerintah. (Fabian Januarius Kuwado)

***

UPDATE berita eksklusif, terkini, unik dan menarik dari Kalimantan. Like fb TribunKaltim.co  Follow  @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim


Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved