Blok Mahakam

SALAM TRIBUN

Blok Mahakam
Oleh ACHMAD BINTORO

MENUNGGU itu menyebalkan. Tapi  sejauh ini hanya itulah yang bisa dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina. Sudah beberapa bulan menunggu sikap Total EP Indonesie, sejak pemerintah memberikan hak kelola Blok Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ke Pertamina, 2 Juli 2015, Total tak kunjung menjawab tawaran share down 30 persen di blok tersebut.

Total kini seperti (sengaja) lupa bahwa ia pernah sangat menginginkan agar kontraknya diperpanjang lagi. Proposal perpanjangan sudah dibuat sejak 2008, 10 tahun sebelum kontrak keduanya berakhir. Dan terus di-up date dari waktu ke waktu. Namun pemerintahan yang berkuasa saat itu belum juga memberi keputusan.

Baca: Suara dari Talisayan

Proposal terakhir pun tak dijawab. Saat itu -- ketika desakan publik makin kuat agar Blok Mahakam diberikan kepada BUMN Pertamina -- Total EP Asia Pasifik mengajukan proposal ke pemerintah adanya masa transisi lima tahun pasca-kontrak berakhir 2017 dengan kepemilikan 70 persen (berbagi sama rata dengan Inpex), dan 30 persen Pertamina. Skema itu diperlukan karena menggarap Blok Mahakam menurutnya, dibutuhkan teknologi tinggi dan modal besar. Waktu lima tahun juga untuk transfer teknologi sebelum akhirnya Pertamina menguasai 100 persen saham Blok Mahakam.

Boleh jadi apa yang dirasakan Total selama beberapa tahun itu, sama dengan apa yang kini dirasakan pemerintah: digantung dalam ketidakpastian.

Menteri ESDM Sudirman Said kemudian mengultimatum Total untuk memberi kepastian jawaban ya atau tidak, paling lama 31 Desember 2015. Ini adalah ultimatum kedua setelah tenggat pertama akhir Oktober 2015 tak digubris. Total tetap bergeming dengan diamnya. Tak mengiyakan. Tak juga menolak. Dalam beberapa kesempatan, jawaban kepada media pun tak berubah: masih menunggu keputusan dari Total Perancis, induk perusahaan itu, yang menguasainya bersama Inpex Jepang.

Kenapa pemerintah masih memberi kesempatan kepada Total, meski tekanan publik begitu kuat agar hak pengelolaan itu diberikan sepenuhnya ke national oil company?

Yang pasti bukan soal berbaik hati. Kalau dipikir-pikir masih kurang baik apa sih pemerintah dengan sudah mengizinkan asing bercokol hingga 50 tahun di Senipah. Selama lebih empat dasarwarsa itu, Blok Mahakam telah memberi pendapatan kepada negara sebesar US$ 83 miliar (sekitar 1.079 triliun). Tentu pendapatan Total jauh lebih berlipat-lipat lagi.

Baca: Kaltim Wow

Pun kendati sumur-sumur itu sudah menua, diperkirakan masih akan menyumbang pendapatan ke negara sebesar US$8,4 miliar atau sekitar Rp 109,2 triliun untuk 20 tahun ke depan pasca-tahun 2017. Asumsinya, sisa cadangan gas pada 2017 diperkirakan tinggal 2 TCF. Dengan asumsi harga gas US$10 per juta british thermal unit (million british thermal unit/mmbtu), maka pendapatan kotor mencapai US$ 20 miliar selama masa kontrak 20 tahun. Itu belum kondesat yang sekitar 70.000 barel oil per day (beopd).

Dari pendapatan itu, 40 persen merupakan investasi kontraktor yang dikembalikan (cost recovery). Sisanya jatah bagi hasil pemerintah dan kontraktor. Dari sisa itu, kontraktor dapat 30 persen, dan 70 persen untuk negara.

Bukan pula karena pemerintah gentar menghadapi tekanan asing. Kenyataannya, eh untungnya, pemerintah Perancis tak seperti umumnya para pemimpin AS, yang cenderung mau ikut mencampuri (baca: mengamankan) investasi besarnya di Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk takut!

Baca juga: Sangkulirang

Jokowi memang bukan Evo Morales. Tetapi, keduanya memiliki kesamaan: bukan peragu dan bukan penakut terhadap tekanan asing. Sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Bolivia pada Januari 2006, Morales ditakut-takuti ketika akan menasionalisasi kekayaan sumberdaya alam negaranya, khususnya hydrocarbon (migas) yang selama berpuluh-puluh tahun dikuasai asing.

Para kontraktor asing mengatakan, Bolivia akan dapat dibawa ke mahkamah arbitrase internasional. Bolivia akan rugi miliaran dolar AS jika berani otak-atik dan menuntut renegosiasi berbagai kontrak karya dan bagi hasil yang telah diteken 20 tahun sebelumnya. Akan tetapi Morales menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya bahwa ia bukan si peragu seperti dua presiden sebelumnya, Gonzalo de Lozada dan carlos Mesa.

Baca: Wakil rakyat

Sekali lagi, kalau tawaran itu masih diberikan kepada Total, itu karena Pemerintah tak ingin ketika Pertamina mengambilalih Blok Mahakam per 1 Januari 2018, produksi akan langsung anjlok. Apa mau dikata, Pertamina memang belum punya pengalaman untuk mengelola blok sebesar Mahakam, blok yang selama ini dioperasikan dengan standar tinggi dan rakus modal. Memang, ada sejumlah ladang gas yang dikelolan Pertamina. Tapi kecil-kecil. Bahkan, kalau pun hasil ladang dari Pulau Sabang hingga Merauke itu dikumpulkan jadi satu tetap tak bisa menyangi hasil produksi Mahakam yang 1,7 miliar kaki kubik.

Pertamina dengan kondisinya yang seperti itu ibarat orang yang biasa mengendarai motor bebek, tiba-tiba disuruh bawa Harley. Tentu saja akan mudah jatuh. Tidaklah mudah mengerjakan apa yang bukan setiap hari dikerjakan. Jika ini dipaksakan, bukan mustahil operasional ladang gas ini menjadi tidak maksimal. Jika produksi drop, maka pemasukan ke negara akan berkurang. Padahal, blok ini besarnya setara dengan seperempar target lifting migas nasional.

Kita yakin Total bukan tidak mau mengambil share down 30 persen itu. Bagaimana pun blok ini telah memberi banyak laba, dan masih akan cukup besar. Tahun 2014 lalu saja, laba bersih yang diperoleh Total sebagai operator Blok Mahakam diperkirakan mencapai US$5 miliar (setara Rp65 triliun). Angka ini hampir empat kali lebih besar dibanding laba bersih yang dibukukan Pertamina pada tahun sama, yang "hanya" US$1,57 miliar dollar AS, setara Rp 20,41 triliun. Karena itu banyak pemain yang kemudian ingin mendapat giliran.

Masalahnya, dengan harga minyak yang terus anjlok belakangan ini, banyak perusahaan bakal lebih memilih untuk bertahan (antara lain dengan melakukan efisiensi) ketimbang investasi. Apa lagi jika harga investasi yang dipatok Pertamina mencapai US$1,8 miliar (setara Rp 234 triliun) untuk 30 persen, belum lagi modal kerja. Tentu bukan hal yang mudah meyakinkan korporasi raksasa migas sekelas Total untuk mau memercayakan uang ratusan triliun itu di bawah pengelolaan Pertamina yang selama ini masih dicap kurang efisien dan tidak bisa menjamin menghilangkan KKN dari tubuhnya.

Nasionalisasi dengan tujuan memeberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat patut kita dukung. Tentu saja bukan nasionalisasi buta, yang diboncengi oleh para pemburu rente. Masih ada 23 blok migas yang bakal habis kontraknya mulai 2018 hingga 2021. Blok Mahakam akan menjadi pertaruhan bagi pemerintah sekaligus tantangan terberat Pertamina.

Pertamina harus menunjukkan dirinya mampu. Juga harus mau berbenah untuk menjadi perusahaan yang efisien, terfokus, dan komit menghilangkan KKN di tubuhnya, agar keengganan Total (jika akhirnya menolak tawaran 30 persen) untuk bergabung di Blok Mahakam tidak menjadi martil bagi 23 blok migas lainnya yang kini juga akan segera habis masa kontraknya. Kepada sekitar 20 korporasi asing di negerinya, Morales bilang: "Bolivia menginginkan Mitra, bukan Tuan." Kita pun mestinya bisa mengatakan hal yang sama. (*)