Kasus RS Sumber Waras
Begini Kegaduhan di Twitter Usai Pernyataan KPK, Netizen Minta Ahok jadi Gubernur di Kaltim
Mereka menganggap kesimpulan KPK atas kasus Sumber Waras tidak netral.
Penulis: Syaiful Syafar |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO -- Hanya beberapa jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, media sosial langsung heboh.
Pengguna Twitter yang kecewa dengan keputusan KPK membuat hashtag #KPKPelindungKoruptor.
Hashtag ini nangkring menjadi trending topik nasional, dan dicuitkan hingga berkali-kali.
Namun, rupanya pendukung Ahok tak tinggal diam. Mereka beramai-ramai membuat hashtag #AhokKePluto untuk menangkis serangan para haters.
Dan hingga Selasa (14/6/2016) petang WIB, hashtag ini juga masuk dalam daftar trending topik nasional.
Selain status dengan kata-kata sindiran, para pendukung Ahok juga ramai membuat meme kocak.
Hingga berita ini diturunkan, percakapan di jagad Twitter kian panas.
Bahkan ada pula seorang netizen yang meminta agar Ahok meninggalkan Jakarta dan lebih baik menjadi gubernur di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo hari ini menyatakan bahwa hasil penyelidikan KPK tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Atas dasar itu, KPK pun tidak meningkatkan proses hukum kasus ini ke tahap penyidikan.
"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Meski demikian, kasus tersebut belum dihentikan atau masih dilanjutkan.
"Ya, belum (dihentikan). Kan kami masih undang instansi," ujar Agus seusai rapat.
Menurut Agus, di antara langkah lanjutan penyelidikan kasus RS Sumber Waras, yakni meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras tentang temuan enam pelanggaran.
Agus menegaskan, perihal pernyataan dirinya tentang hasil penyelidikan bahwa belum ditemukan perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian negara dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras adalah penjelasan kurang utuh.
Ia akan menjelaskan hal itu secara rinci ke Komisi III pada rapat lanjutan Rabu (15/6/2016) besok. (*)
