Jauh dari Kantor Disdukcapil, Warga Pinggiran Enggan Urus e-KTP

"Sempat di kecamatan ada layanan tapi tidak sebanyak seperti sekarang. Saking sepinya hanya tinggal satu dua orang, alat-alat perekamnya kami tarik lagi ke Disdukcapil supaya tidak rusak," katanya.

Sebelum ada surat edaran dari Mendagri, setiap kecamatan melakukan perekaman data untuk e-KTP. Setiap kecamatan diberi dua unit alat perekam terdiri dari kamera digital, monitor komputer, perekam bola mata, perekam sidik jari, dan tempat tanda tangan digital.

Baca: Ratusan Ribu Warga Belum Rekam Data, Pegawai pun tak Libur Layani e-KTP

Menurut Ichwan, penempatan perekaman data hanya siap dilakukan di Disdukcapil sebab tersedia jaringan internetnya dan tenaga listriknya.

"Repot juga kalau kita pasang lagi alat-alat ke kecamatan. Belum lagi pasang jaringan internetnya. Butuh waktu. Sekarang sudah banyak warga yang segera mau direkam datanya. Mengejar waktu mengambil ringkasnya saja gelar di kantor Disdukcapil," tuturnya.

Terkendala Geografis
Di Bulungan, batas akhir (deadline) perekaman data e-KTP pada 30 September mendatang tidak mempengaruhi antusias warga mengurus e-KTP di kantor Disdukcapil Kabupaten Bulungan, Jumat (26/8/2016).

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Bulungan Edy Jumansyah menyatakan target Kemendagri sulit terealisasi.

"Saat ini kami masih banyak kendala terkait perekaman e-KTP. Karena masih ada daerah di Bulungan yang masih terisolir," katanya.

Selain itu, beberapa alat perekaman data di kecamatan sudah rusak. Maka mau tak mau, warga yang ingin membuat e-KTP harus mendatangi kantor Disdukcapil Tanjung Selor.

Sulitnya akses menuju Tanjung Selor membuat masyarakat yang berada di daerah terpencil atau pinggiran enggan mengurus e-KTP.

"Kita di sini, masih ada daerah yang harus ditempuh melalui jalur sungai kalau mau ke Tanjung Selor. Hal ini sangat memberatkan warga," ujarnya.

Program jemput bola pernah dicanangkan beberapa waktu lalu, namun terpaksa dihentikan karena keterbatasan petugas perekam data. Jika personel yang ada dikerahkan untuk jemput bola, pelayanan masyarakat di Tanjung Selor terganggu.

Edy juga menekankan pentingnya setiap kecamatan memiliki UPTD tersendiri. Hanya saja, hal ini masih belum belum bisa direalisasikan karena keterbatasan listrik dan tenaga IT. Dia berharap kendala-kendala ini dapat disuarakan di tingkat pusat. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim