Mau Maju di Pilgub Kaltim? Siapkan Dana Minimal Rp 150 Miliar

Konsultan Pemenangan dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) Arif Saleh mengakui, kebutuhan cost politik untuk ukuran Pilgub Kaltim memang tidak akan jauh dari angka Rp 150 miliar.

Malah kebutuhannya bisa bertambah kalau pengelolaan tim dan relawannya tidak terarah.

“Kebutuhan itu semakin tinggi kalau tingkat pengenalan dan keterpilihan kandidat masih rendah. Ini biasanya membutuhkan berbagai program pemenangan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Cost politiknya pasti tidak sedikit,” urai Arif kepada TribunKaltim.co, Selasa (4/10/2016).

Konsultan Pemenangan Jaringan Suara Indonesia, Arif Saleh. (HO)

BACA JUGA: Peneliti JSI: Rita Berpotensi Cetak Sejarah di Kaltim

Bukan hanya itu, aturan masa kampanye yang tergolong panjang atau sekitar tiga bulan pasca-pasangan ditetapkan KPU, juga bisa menguras isi rekening setiap kandidat.

Sebab selain mobilitas dari daerah ke daerah, juga harus disiapkan dana sosialisasi. Baik sewa tempat, konsumsi setiap pertemuan, maupun pemberian merchandise, seperti sarung, paket sembako atau dalam bentuk doorprize.

"Belum lagi atribut peraga, seperti baliho, spanduk, stiker, banner, kalender, kartu nama, baju tim dan relawan, kaos kampanye atau kemasan lainnya yang jumlanya tidak sedikit. Kalau itu tidak dikelola baik-baik, maka angkanya bisa membengkak,” tutur Arif yang lembaganya sudah memenangkan 44 Pilkada di Indonesia selama 7 tahun.

BACA JUGA: Ini Figur yang Disepakati Empat Partai untuk Maju Pilgub Kaltim

Arif menambahkan, jika mengacu pada pilkada di daerah lain, kebutuhan besar juga bisa tersedot di kampanye akbar atau yang melibatkan banyak massa.

Apalagi jika mendatangkan artis ibu kota yang bisa sampai ratusan juta setiap tampil. Belum lagi sewa panggung, soundsytem, umbul-umbul, serta biaya transportasi setiap relawan.

“Dana saksi itu tidak sedikit juga. Kalau honornya Rp 150 ribu setiap saksi, maka yang mesti disiapkan sekitar Rp 1,3 miliar kalau TPS-nya sekitar 8.600. Itu baru di tingkat TPS. Belum saksi di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota. Jadi minimal Rp 2 miliar untuk kebutuhan saksi saja,” pungkas Arif. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim