Bisa Hemat Hingga Rp 30 Milliar, Budiono Minta Pemkot Stop TPP PNS

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Rudy Firmanto

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota untuk mencabut peraturan walikota (perwali) nomor 8 tahun 2014 tentang tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) triwulan keempat.

Ia menilai Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) menjadi salah satu opsi yang bisa diambil pemerintah kota untuk mengimbangi kondisi keuangan daerah yang akhir-akhir ini sedang defisit.

"Kami dari fraksi menginginkan perwali nomor 8 itu dicabut untuk tiga bulan ini aja. hitungan kami itu diatas 30 miliaran. Artinya TPP itu kan menyesuaikan keuangan daerah ketika kita defisit seperti saat ini," kata Budiono usai rapat paripurna di kantor DPRD kota Balikpapan, Senin (24/10/16).

Kebijakan ini sebenarnya telah dilakukan beberpa daerah lain, tetapi di Balikpapan hal tersebut tak terjadi.

Wakil rakyat Dapil Balikpapan Barat ini menyayangkan bahwa ditengah defisit seperti ini alokasi anggaran belanja pegawai hanya dipangkas 4,14% saja.

Sementara belanja modal dipangkas sebesar 34%.

Ia menyebutkan bahwa harusnya pemerintah melakukan hal tersebut agar kondisi defisit sama-sama dirasakan oleh para pegawai pemerintahan, tidak hanya masyarakat saja yang terkena dampaknya.

"Bayangin, belanja pegawai kita dipangkas hanya 4,14 persen. Sementara belanja modal kita dipangkas 34 persen, kan sedikit sekali. Artinya yang merasakan defisit ini kan masyarakat aja, tapi PNS tidak. Kami sih intinya dari partai pengusung pertama untuk pemerintahan Kota Balikpapan ini tetap kritis demi kebaikan masyarakat Balikpapan," kritiknya.

Namun dalam hasil rapat tersebut, pemerintah kota khawatir apabila tunjangan tersebut dihapuskan maka akan mengurangi kualitas kinerja PNS

"Ada yang kita dengarkan jawabannya tadi, akan mengurangi kualitas kinerja PNS, tapi saya yakin tidak. Kami berharap dicabut. Karena dengan defisit yang masih panjang itu dengan dicabutnya itu minimal kita ada dana sekitar 30 miliaran," katanya.

Sementara itu Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pihaknya akan mengkaji masukan tersebut terlebih dahulu sebelum ada keputusan menerima atau menolak.

"Kita akan evaluasi, kita lihat nanti. Makanya akan kita bahas dulu dan akan kita evaluasi, kan tidak bisa kita langsung saja," pungkasnya. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim