Defisit APBD
Akankah Defisit Anggaran Berimbas pada Krisis Ekonomi Lokal?
Untuk itu, lanjut dia, harus disiapkan instrumen terkait pengurangan jumlah pegawai atau gaji.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Krisis anggaran Pemprov Kaltim dikhawatirkan mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak pada krisis ekonomi lokal di Kaltim.
Hal ini dikemukakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda, Chairil Anwar.
Menurut dia, jika Pemprov Kaltim mengambil langkah pemangkasan anggaran belanja pegawai atau pengurangan tenaga honor/pegawai tidak tetap, maka harus ada instrumen yang tepat sebagai solusi mengatasi anggaran jangka pendek.
"Saya khawatir krisis anggaran ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak krisis ekonomi lokal. Kalau pemerintah mewacanakan pengurangan pegawai honorer atau tenaga tidak tetap, saya sepakat. Tapi harus ada instrumennya dulu," kata Chairil, yang akrab disapa Cody, kepada Tribun, memberikan analisis penurunan APBD Kaltim 2016/2017, Kamis (3/11/2016).
Untuk itu, lanjut dia, harus disiapkan instrumen terkait pengurangan jumlah pegawai atau gaji.
"Kalau pengurangan pegawai, dibidang mana saja yang tidak efektif dengan jumlah pegawai. Nanti bagaimana kalau ada pegawai si ini atau si itu yang kena pengurangan," tutur Cody memberikan contoh.
Sedangkan instrumen dari pendapatan/gaji pegawai honor atau tidak tetap, ia menilai jika ada pemangkasan gaji bisa mengurangi sekitar Rp 100 miliar lebih.
(Baca juga: Di Kota Tepian, Kapolres Turunkan Seluruh Satuan untuk Amankan Demonstrasi )
"Itu kalau kita asumsikan jumlah tenaga honor/pegawai tidak tetap sekitar 4.000 orang. Kalau mau dikurangi gajinya, berapa persen? Pertanyaannya, bagaimana dengan tenaga honor yang di Mahulu sana? Ini perlu dibahas instrumennya," saran Cody.
Defisit APBD Kaltim tahun 2016, menurut Cody, bisa menjadi pelajaran, bahwa Kaltim selama ini masih begitu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pendapatan. (*)
