Defisit APBD
Soal Dana Bosda dan Insentif Guru, Komisi IV Undang Disdik, Bapedda, dan Biro Keuangan
"Saya belum tahu berapa alokasi untuk Bosda dan Insentif, karena kemarin dibahas gelondongan saja," ujarnya.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim sudah melayangkan surat undangan ke Dinas Pendidikan, Bapedda, Biro Keuangan dan Organisasi Provinsi Kaltim, menindaklanjuti aspirasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim.
PGRI Kaltim meminta penjelasan soal dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan insentif untuk sekitar 4.000 guru SMA/SMK se Kaltim.
"Komisi IV sudah jadwalkan Selasa (24/1/2017). Kita undang Bapedda, Biro Keuangan, Organisasi, dan Dinas Pendidikan. Ini untuk menjelaskan berapa dana Bosda Kaltim dan alokasi insentif guru yang dialokasikan di APBD 2017," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Zein Taufiq Nurrohman, kepada Tribun, ditemui di ruang kerjanya, Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (20/1/2017) sore.
(Baca juga: Jadi Khatib Shalat Jumat, Berikut Pesan Kapolda kepada Jamaah )
Aspirasi PGRI Kaltim, menurut dia, dilatarbelakangi rasa khawatir dengan kemampuan keuangan daerah saat ini. Apalagi, alokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipangkas.
"Setelah dipangkas, kami belum mengetahui berapa alokasi Bosda dan insentif guru. Setahu saya Dinas Pendidikan dialokasikan sekitar Rp 52 miliar. Itu masih gelondongan," ujar anggota Fraksi PAN DPRD Kaltim itu.
Zein menegaskan bahwa anggaran yang dibahas untuk alokasi pendidikan hanya dibahas gelondongan.
"Saya belum tahu berapa alokasi untuk Bosda dan Insentif, karena kemarin dibahas gelondongan saja," ujarnya. (*)