Opini

Pelayanan Dengan Pendekatan Whole of Government

prilaku pelayanan yang buruk telah mendarah daging, ego sektoral baik internal maupun antar instansi dalam satu lingkaran pemerintah daerah

Pelayanan Dengan Pendekatan Whole of Government
tribunkaltim.co/geafry necolsen
Ilustrasi 

oleh:Muhamad Harry Rahmadi
Widyaiswara di PKP2A III Lembaga Administrasi Negara
harrylanri@yahoo.com

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik serta semakin kritisnya masyarakat terhadap birokrasi, maka masyarakat terus menginginkan pelayanan yang cepat, aman dan nyaman. Belum lagi masalah internal organisasi yang tak kunjung mengalami perubahan, prilaku pelayanan yang buruk telah mendarah daging, ego sektoral baik internal maupun antar instansi dalam satu lingkaran pemerintah daerah, menambah kompleks pelayanan menuju prima.
Faktor ego sektoral tercermin pada banyaknya kebijakan-kebijakan yang lahir guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga banyak terbitan aturan yang satu sama lain tumpang tindih dan tidak selaras, setiap sektor baik tingkat pusat maupun daerah di Indonesia.
.Sebuah evolusi administrasi publik melalui pendekatan Whole-of-Government yang telah diterapkan di berbagai negara dalam melayani masyarakat sangat tepat diterapkan di Indonesia, dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien.
Pengertian Whole of Government
Definisi Whole of Government (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan.
Dengan kata lain, WoG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat selesaikan dengan waktu yang singkat.
WoG dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan.
Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru.
Di Inggris, misalnya, ide WoG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam sutu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan, dikenal dengan istilah "Joined-up Government".
Pendekatan WoG, merupakan evolusi dari pendekatan New Public Management (NPM) yang banyak menekankan aspek efesiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor.
Dalam banyak literatur, WoG juga sering disamakan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy-making, joined-up government, concerned decision making, policy coordination atau cross government. WoG memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep-konsep tersebut, terutama karakteristik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dalam satu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Namun demikian terdapat pula perbedaanya, yang jelas adalah WoG lebih menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu saja yang dipandang relevan.
Mengapa Whole of Government
Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan lebih baik, selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong petingnya WoG.
Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektoral bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau "saling membunuh". Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral (mentalitas silo) yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya.
Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrtasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.
Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan isntitusi formal dan informal. Cara-cara ini pernah dilakukan dibeberapa negara, termasuk di Indonesia dalam level-level tertentu, yaitu:
Pertama, penguatan Koordinasi antar lembaga, ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi.
Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, ini telah dilakukan di era sekarang dengan membentuk kementerian koordinator, sehingga ada permanen sistem yang bertugas dalam mengkoordinasikan setiap bentuk kegiatan.
Ketiga, membentuk gugus tugas, merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumberdaya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi.
Keempat, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia dalam masa pemerintahan Howard melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah.
Tanpa disadari, pendekatan WoG di Indonesia telah diterapkan, walaupun tantangan utama dari pendekatan WoG ini adalah mentalitas silo dan pola pikir dalam kedudukan comfort zone, maka evolusi administrasi publik telah sampai kepada kekritisan publik terhadap pelayanan.
Strategi inovasi melalui teknologi informasi adalah trend masyarakat sekarang, dapat menjadi jalan terang perbaikan pelayanan di Indonesia. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved