Biaya Politik untuk Pencalonan Gubernur Ditentukan DPP Parpol

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Di antara partai politik yang tidak memiliki kader untuk diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, dipastikan mencari figur yang memiliki potensi menang di pertarungan Pilgub Kaltim 2018. Parpol pun akan selektif mencari jagoa yang akan diusung. Sang kandidat, harus memiliki kemampuan finansial (modal uang), pengalaman dan berpotensi memenangkan saat proses pemilihan berlngsung.

Soal mahar ataupun istilahnya biaya politik, beberapa petinggi parpol di Kaltim enggan menyebutkan nominal. Soal kebutuhan biaya politik dilimpahkan ke DPP. Alasannya cukup logis, karena siapapun kandidat atau calon yang diusung harus mengantongi surat rekomendsi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

"Itu langsung DPP. Kita hanya berharap ikut terlibat dalam rangka pemenangan. Kalau cost politiknya itu sudah di ranah DPP," kata Herwan Susanto, Ketua DPD Partai Hanura Kaltim, yang sedang mengikuti Rakernas di Bali, Minggu (6/8) lalu.

Ditanya kisaran harga satu kursi di Partai Hanura, Herwan menjawab, itu ditetapkan DPP Partai Hanura. "Itu DPP yang menetapkan, bukan DPD. Kalau DPD itu nanti, calon yang sudah ditetapkan, ada atau tidak (biaya politik) itu kewenangan DPP," tegasnya.

Kendati demikian, Herwan berharap, DPD terlibat dalam pemenangan Pilgub Kaltim nanti. Ia mencontohkan, pada Pilgub 2013 lalu, menjadi kewenangan DPP.

Soal biaya politik, lanjut dia, tentu partai pengusung atau pendukung menghitung cost yang dibutuhkan. Misalnya, untuk mengerakkan mesin partai, mendatangkan juru kampanye nasional dan biaya transportasi dan akomodasi.

"Tentu itu kita hitung (cost politik) di tim pemenangan. Kita dapat alokasi berapa? Untuk menggerakkan partai ini. Tapi pengalaman kemarin (Pilgub 2013) kita nggak dikasih apa-apa. Banyak yang berkorban," ucapnya sambil mengingat pengalaman Pilkada 2013 lalu.

Sementara PAN Kaltim masih mengedepankan pertimbangan kemampuan keuangan kandidat (cagub). PAN menginginkan kandidat yang diusung menang. "Sebetulnya kita tidak menentukan begini (uang mahar). Tergantung kesepakatan di DPP. Kita komunikasi dulu ke kandidat. Kemampuannya berapa?" kata Darlis, kepada Tribun, Senin (7/8).

Untuk mengetahui kemampuan kandidat, PAN Kaltim mengutus Tim Pilkada yang menjadi indikator keberhasilan partai menggaet dan membangun kesepakatan para kandidat cagub.

"Setelah ketemu kandidat, ya kita komunikasikan ke DPP lagi. Kalau deal (sepakat soal cost politik) di DPW, terus dilaporkan ke DPP," jelas mantan anggota DPRD Kaltim dua periode ini.

Dengan demikian, untuk mendapatkan 'perahu' PAN Kaltim, juga ditentukan DPP. Agar komunikasi dengan kandidat tidak sia-sia, tim pilkada pro aktif membuka komunikasi dengan kandidat. Minimal hasil komunikasi itu, mengetahui kemampuan finansial setiap kandidat. (*)