Gara-gara Listrik, Gedung Education Centre Senilai Rp 84,4 Miliar tak Terurus

Menanggapi itu, M. Yusuf tetap tak bisa memutuskan. Pasalnya, ia tetap harus menuggu kucuran dana dari APBD-P 2017.

"Kalau pemerintah turunkan segitu, kami langsung bisa pasang. Kami cobalah berjuang. Rp 1,4 miliar itu juga untuk beberapa fasilitas listrik lain, seperti misalnya travo. Jadi, nanti akan kami lelang untuk pengerjaan travo itu. Kalau ketok palu belum terjadi, kami tak berani juga pastikan," ucapnya.

Menunggu Direktur EC
Persoalan lain selain listrik di EC, yakni belum adanya penanggung jawab penuh akan EC. LPKR dan Balai Pendidikan Kejuruan Disdik, hanya bersifat sebagai pengelola sementara.

Mereka tak memiliki kewenangan penuh akan pengoperasional EC. Saat ini, hanya sebatas pemanfaatan,
belum masuk pada aspek pendapatan berupa PAD.

Belum adanya kewenangan penuh akan EC, terlihat dari tak bisa dilakukannya beberapa biaya perbaikan di beberapa kerusakan EC.

"Kami sementara hanya berkantor di sini. Karena ada alat-alat lab, yang perlu kami pelihara. Kalau mengadakan kegiatan di EC, sebenarnya bisa, tetapi karena tak ada listrik, jadi tak bisa.

Untuk pemeliharaan, anggaran kan kami terpusat di induk (Disdik Kaltim). Kaca pecah, itu belum tercover. Untuk pemeliharaan per bulan, masih sebatas biaya listrik voucher, air, kebersihan dan keamanan," ucapnya.

Baca: Irfan Bachdim Ngetweet Soal Filipe Oliveira, Begini Reaksi Warganet

Pun demikian dengan LPKR Kaltim, yang saat ini hanya bisa menggunakan EC sebagai tempat berlatih dan belajar bagi beberapa komunitas,serta pelajar.

"Kami masih sebatas pemanfaaatan. Belum bisa masuk pada pemasukan PAD. Sudah pernah ada beberapa Kepsek serta sekolah yang bergabung dan gunakan EC sebagai tempat pembelajaran.

Tetapi kalau soal anggaran, kami terhenti kembali. Kuncinya memang pada adanya Direktur khusus untuk EC," ucapnya. (Anjas Pratama)