INFO CPNS 2017 - Ada 500 Formasi di Provinsi Kaltara, Berikut Tiga Sektor yang Paling Dibutuhkan

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Asman Abnur mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran.

Setelah selama tiga tahun lebih tidak ada penerimaan, akhirnya MenPANRB mengumumkan kalau dibuka penerimaan CPNS untuk 61 Instansi yakni 30 kementerian dan 30 lembaga negara.

Total lowongan sebanyak 17.928 kursi.

Baca: Kalian Resmi Dinyatakan Lolos Seleksi CPNS? Kini Persiapkan Untuk Menghadapi Tahapan Ini

Baca: Sering Gonta-ganti Mobil, Ternyata ini Pekerjaan Suami yang juga Pelaku Pembunuhan PNS Cantik

Baca: Bos First Travel Bagikan Souvenir Berlapis Emas saat Ikuti New York Fashion Week

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja.

 “Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ujarnya dalam situs MenPANRB, Selasa (5/9/2017).

Soal Jatah Kaltara

Baca: Mengintip Sosok Calon Menantu Ahok yang Selalu Tampil Sederhana

Baca: Disebut Sebarkan Hoax Pengungsi Rohingya, Begini Jawaban Politisi PKS ini

Baca: Mau Terhindar dari Jambret? Begini Cara Sederhananya

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.

Menurut Kepala BKD Provinsi Kaltara Muhammad Ishak, sebenarnya, Pemprov Kaltara telah mengunggah 5.164 formasi telah diunggah ke e-formasi Kemenpan RB.

Jumlah itu merupakan kebutuhan 5 tahun, 2015-2019.

Baca: Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka, Kemenpan-RB Beri Himbauan ini Kepada Calon Peserta

Baca: Xiaomi Luncurkan Mi A1, Ponsel Kelas Premium dengan Harga Cuma Rp 3.1 Juta

Baca: Febri Hariyadi Berpeluang Besar Gabung dengan Manchester City, ini Saran dari Van Dijk

Ada pula 164 formasi untuk mendukung program Nawacita berdasarkan permintaan pusat.

Namun, yang disetujui sementara ini hanya 500 formasi.

"Baru 500 lowongan CPNS yang disetujui Kemenpan RB dari ribuan formasi yang diusulkan Pemprov Kaltara," ujar Ishak.

Baca: Aktor Ganteng ini Bongkar Keburukan Istrinya yang kini Dekat dengan Billy Syahputra

Baca: Ibu Menangis Cerita Anak Rohingya

Baca: Astaga, Sewakan Apartemen Selama 3 Minggu, Pemilik Ini Terkejut Lihat Ruangannya Jadi Begini

Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur walau kuota yang diberikan jauh dari kebutuhan pegawai di Pemprov Kaltara.

Ishak mengatakan, saat ini akan berusaha agar 500 formasi CPNS tersebut sesuai kebutuhan.

Melihat Permenpan RB Nomor 20 tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2017, sudah diatur jenis kriteria jabatan yang akan direkrut.

Baca: Pelaku Pembunuhan PNS Cantik Sering Dihina Istrinya Karena tak Mampu Belikan Mobil dan Rumah

Baca: Susul Laudya Cynthia Bella, Puteri Indonesia Ini Juga Diajak Nikah Sama Cowok Malaysia Lho. . .

Baca: Spanyol Makin Mantap Tatap Piala Dunia Usia Menang 8-0

Posisi tenaga kesehatan (nakes), yakni dokter dan perawat 35 persen, guru 35 persen, dan jabatan pendukung infrastruktur 30 persen.

Di satu sisi, Pemprov Kaltara saat ini membutuhkan banyak pegawai untuk mengisi jabatan tenaga fungsional umum, seperti bendahara, pengelola keuangan, dan analis kepegawaian.

Termasuk jabatan fungsional tertentu, auditor dan arsip.

Baca: Astaga, Ternyata ini Penyebab Gracia Indri Ngotot Minta Cerai dari David Noah

Baca: Bawa Indonesia Menang, Ini 5 Fakta Egy Maulana yang Cetak 2 Gol ke Gawang Myanmar

Baca: Setelah Unggah Video Usai Malam Pertama, Bentuk Tubuh Raisa yang Berubah Ditanyakan Netizen

"Kami harapkan kuota yang diberikan sesuai dengan formasi yang kami butuhkan," kata Ishak.

Pemprov Kaltara membutuhkan banyak tenaga tenaga berbasis pengelolaan keuangan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara dipastikan tak banyak berubah dari seleksi tahun 2014.

BKD Kaltara mengklaim seleksi akan dilaksanakan terbuka dengan sistem daring atau online.

Baca: Ups, Ust Yusuf Mansur Tersandung Investasi Bodong. Naik ke Penyidikan, Begini Cerita Pelapor

Baca: Ingin Kirim Relawan ke Myanmar, FPI Butuh Rp 20 Juta per Orang, Netizen: Markup-nya Kelewatan

Baca: PLN Buka Banyak Lowongan Kerja, Buruan Daftar Sebelum Terlambat

Mengacu Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2017, publikasi dan pendaftaran peserta seleksi CPNS dilakukan secara online oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang secara teknis dikoordinasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal resmi pendaftaran online sscn.bkn.go.id.

BKD Kaltara lanjut Kepala BKD Muhammad Ishak sudah memperbanyak perangkat komputer di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT).

Laboratorium nanti digunakan saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Baca: Wuih, Ini Perubahan Hamish Daud saat Bangun Tidur setelah 2 Malam Bobo Bareng Raisa

Baca: Sudah Bisa Diakses Lagi Portal SSCN BKN http://sscn.bkn.go.id, Ini Pengumuman CPNS yang Lolos

Baca: 7 Tradisi Aneh Sekaligus Kontroversial di Berbagai Negara, 2 Ada yang Terjadi di Indonesia

"Yang jelas kami siap. Dari komputer 51 unit, sekarang sudah diperbanyak menjadi sekitar 90 unit. Tinggal nanti pengecekan saat pelaksanaan tes," ujarnya.

Jika waktu memungkinkan, akan diterapkan keseluruhan jenis seleksi baik seleksi administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Tahun lalu, Pemprov hanya menerapkan seleksi administrasi dan SKD, sedang SKB urung dilaksanakan demi menghemat waktu.

Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017 juga mengatur bahwa materi SKD CPNS meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai 4 pilar kebangsaan.

Dikenakan pula Tes Intelegensi Umum (TIU) untuk menilai kemampuan verbal, numerik, dan berpikir logis.

Adapula Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, kreativitas, orientasi pelayanan, kemampuan kerjasama dalam kelompok.

Baca: INFO CPNS 2017 - Buruan! Ada Lowongan untuk 17.928 Orang! Daftar Mulai 11 hingga 25 September Ini

Baca: Video Kolam dan Joget Sawer Berbuntut Gugat Cerai, Ini Reaksi Mengejutkan Hotman Paris

Baca: Tentang Rohingya, Ini 6 Fakta dan Asal Usulnya yang Harus Anda Ketahui

Adapun SKB, diatur khusus.

Materi seleksi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana.

"Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar," bunyi Lampiran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Baca: Tes CPNS Sudah Dekat, Cewek Lajang Ini Berbagi Tips Agar Bisa Lulus, Simak Ya . . .

Baca: SKB Paling Menentukan Kelulusan Pelamar CPNS, Ada Dua Opsi Penerapan Passing Grade

Baca: Apa Pentingnya Seleksi Kompetensi Dasar dalam Seleksi CPNS?

Dalam penerapan SDK nanti kata Ishak, Menteri PAN RB akan menerapkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade).

"Nilai ambang batas ini bisa naik dari tahun lalu bisa juga turun," sebutnya.

Tahun 2014, BKN menerapkan passing grade 70 poin pada materi tes TWK.

Artinya peserta harus memenuhi 40 persen jawaban benar dari 35 nomor soal yang diujikan.

Sedang materi tes TIU peserta diwajibkan memenuhi 50 persen jawaban benar dari 30 nomor soal untuk mencapai passing grade75 poin.

Adapun materi tes TKP, peserta harus memenuhi passing grade 126 poin, atau 72 persen jawaban benar dari 35 nomor soal yang diujikan.

Pelaksanaan seleksi sepenuhnya dilakukan oleh Panselnas di bawah koordinasi Kemenpan RB yang secara teknis dilakukan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.

Baca: Investasi Tiongkok ke Kaltara Ditaksir USD 45,98 Miliar, Ini Proyek yang Dibangun

Baca: 7 Fraksi Setuju PT Kaltara Migas Jaya Dibentuk, Syaratnya?

Baca: BPN RI Kewalahan, Jumlah Juru Ukur di Kaltara Sangat Minim

Hal ini tertuang jelas dalam Lampiran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Sedang jadwal pelaksanaan seleksi diatur secara bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Kepala BKN dan ditembuskan kepada Menteri PAN RB.

Pembiayaan seleksi dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi. (*)