Presidium Krayan Ikut Menghadap DPD RI, Ini yang akan Disampaikan Tommy Harun

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ketua Presidium Pemekaran Daerah Otonomi Baru Krayan, Tommy Harun turut serta bersama Pemprov Kalimantan Utara dan Pemkab Nunukan menemui Komite I DPD RI, Selasa (19/9/2017) besok di Jakarta.

Tommy akan menyuarakan pentingnya pemekaran Krayan sebagai salah satu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tapal batas Indonesia-Malaysia.

"Besok kami akan uraikan semua alasan pemekaran baik segi pembangunan, keamanan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Karena itu yang mendasari rencana pemekaran Krayan," kata Tommy melalui sambungan teleponnya kepada Tribun, Senin (18/9/2017).

Sebagai daerah perbatasan, Krayan merupakan salah satu representasi Indonesia.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyelengaraan pemerintahan yang baik bisa mengangkat wibawa bangsa di hadapan Malaysia dan negara tetangga lainnya.

"Kita sudah merdeka selama 72 tahun. Akan tetapi masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang sulit dipenuhi secara rutin. Sehingga kita masih banyak komoditas yang bergantung pasokan dari Malaysia," sebutnya.

Untuk itu, Krayan meminta kebijakan khusus pemerintah agar dikecualikan dari kebijakan moratorium.

Dari 300an usulan pemekaran yang masuk ke pemerintah, beberapa di antaranya kata Tommy perlu mendapat pengecualian khusus agar progres pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut dapat dikejar.

"Seperti Krayan dan beberapa daerah lain di Kalimantan Utara sangat perlu pemekaran. Banyak juga daerah di Pulau Jawa yang menginginkan pemekaran hanya untuk gengsi," sebutnya.

Baca: Hati-hati Oli Tumpah di Jalan MT Haryono, Banyak Motor Tergelincir

Baca: Stadion Sempaja Samarinda Mendadak Berwarna Loreng Oranye Hitam

Baca: Revisi RTRW Sementara Distop, Proyek-proyek Besar di Kaltara Terancam Menggantung

Baca: PAWANG BUAYA DITERKAM BUAYA - Penjelasan BKSDA Kaltim Mengapa Reptil Tersebut Serang Manusia

Baca: Bantah Pemerintah Sekadar Pencitraan, Golkar Anggap Prabowo Sengaja Manfaatkan Isu Rohingya

Baca: Dua Gerai Matahari Tutup, Ini yang Bakal Dilakukan Sri Mulyani

Baca: Dikabarkan Meninggal, Rumah Mukmin Faisyal Banyak Dikunjungi Pelayat Sejak Pagi

Baca: Warga Minta Lahannya Dihargai Rp 150 Juta per Ha, Ini yang akan Dihadapi Investor

Rencananya, Presidium Pemekaran Krayan akan menghadap Presiden Joko Widodo termasuk bertemu Wapres Jusuf Kalla yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP).

"Kami akan coba nanti komunikasi kepada Presiden dan Wapres. Kita akan sampaikan bahwa Krayan perlu kebijakan khusus. Kami harapkan realisasi bisa cepat," ujarnya.

Menghadap ke DPD RI, Presidium Pemekaran Krayan akan bersama-sama Gubernur Irianto Lambrie dan Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, Bupati Nunukan Asmin Laura, termasuk presidium empat rencana daerah otonom baru lainnya.

"Kami juga mengikutkan lima orang ketua adat di Krayan dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlahnya hampir 50 orang," kata Tommy. (*)