35 Gubernur Dunia Berkumpul di Balikpapan Siap Bertindak Atasi Perubahan Iklim
Salah satu platform pemerintahan sub-nasional yang dapat diandalkan adalah Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (Governors' Climate Change and
Penulis: tribunkaltim |
lihat foto
Baca: Jadi Tuan Rumah Perubahan Iklim, Maroko akan Bangun Ratusan Masjid Hemat Energi
William Boyd selaku Project Lead GCF menyoroti bahwa Perjanjian Paris telah mengakui bahwa dunia kita saat ini bergerak dalam situasi bottom-up ketika membahas perubahan iklim.
"Telah diterima secara luas bahwa pemerintahan sub-nasional saat ini dipandang sebagai aktor penting dalam membangun dan mengimplementasikan agenda kebijakan iklim yang telah disepakati di tingkat global. Inisiatif iklim lainnya yang penting telah dipromosikan oleh sektor swasta, masyarakat sipil, adat, dan komunitas lokal sudah mulai dibentuk. Tantangannya adalah untuk membangun kerangka kerja yang bisa memotivasi, mendukung, menghubungkan, dan membesarkan upaya-upaya ini," ungkapnya.
Para Gubernur anggota GCF sendiri merupakan pemimpin daerah yang menguasai sekitar sepertiga hutan dunia.
Baca: Awang: Di Paris Saya Bicara Perubahan Iklim, Bukan Tambang
Nantinya pada pertemuan di Balikpapan ini para Gubernur akan memperlihatkan strategi masing-masing bagi pemimpin dalam mengatasi perubahan iklim sub-nasional.
Sebagai contoh, Gubernur Tião Viana dari Acre, Brazil, akan membahas bagaimana Acre sebagai negara bagian telah mengurangi sampai setengah rata-rata angka deforestasinya dalam sepuluh tahun terakhir.
Tak hanya itu pada saat yang bersamaan Acre dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk rakyatnya.
Baca: Zaman Baru Tercipta dari Perubahan Iklim di Kutub Utara
Diharapkan anggota GCF lainnya juga akan membahas mengenai keterlibatan mereka di proses global.
Seperti Memorandum Under 2 yang dipimpin oleh California, dimana negara bagian dan provinsi berkomitmen konkrit terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Nantinya Gubernur GCF akan mengggerakan pendekatan kolaboratif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan terkait hutan di seluruh negara bagian dan provinsi.
Sekaligus membahas mengenai pentingnya kemitraan yang mendorong rantai pasok berkeberlanjutan dan bagaimana cara untuk langsung melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam strategi pembangunan rendah emisi.
Baca: Ini Biaya yang Dikeluarkan Sang Gubernur untuk Hadiri KTT Perubahan Iklim
Dalam Balikpapan statement secara garis besar akan menggabungkan pesan-pesan diatas melalui tiga agenda utama.
