Soal Blok Mahakam, Wow, Isran Noor Nekat akan Lakukan Langkah Berani Ini Jika Menjadi Gubernur
Isran mengaku dirinya sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tetap memberikan peluang kepada perusahaan raksasa asing
lihat foto
Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017. Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak.
Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.
Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012
Total Berminat 39 Persen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Agustus 2017 lalu akhirnya mengambil keputusan terkait tiga permintaan insentif di Blok Mahakam yang diajukan oleh Total E&P Indonesie. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar bilang pemerintah menolak tiga permintaan insentif yang diajukan Total.
"Pemerintah menolak. Kami sudah sampaikan, mereka sudah terima," ungkap Arcandra, sebagaimana dilansir Kontan. Selasa (15/8/2017).
Tetapi, pihaknya masih membuka peluang bagi perusahaan raksasa yang sahamnya dimiliki Perancis dan Jepang itu untuk mendapatkan 39% Participating Interest (PI/hak kelola) di Blok Mahakam pasca 2017. Angka 39% itu merupakan permintaan Total yang disampaikan dalam surat sebelumnya, lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Pertamina, maksimal sebesar 30%.
Kontrak Total EP di Mahakam akan berakhir pada 31 Desember 2017. Pemerintah telah memutuskan memberikan hak kelola blok tersebut kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), dan hingga saat ini masih dalam masa transisi pengelolaan.
Pemerintah sengaja memberi kesempatan untuk ikut lagi mengoperasikan blok penghasil gas terbesar di Indonesia itu karena tak ingin produksi minyak dan gas di Blok Mahakam anjlok.
Diketahui pada Mei 2017 lalu, Total EP telah mengirim surat kepada Menteri ESDM. Perusahaan itu menyatakan minatnya membeli 39% saham di Blok Mahakam, namun meminta tiga syarat insentif. Alasannya, agar ivestasi yang akan dikeluarkan nanti bisa mencapai skala keekonomian.
Pertama, Total meminta investment credit sebesar 17%. Investment credit adalah tambahan pengembalian biaya modal yag dikeluarkan investor dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan produksi.
Dengan syarat ini berarti Total berharap investasi yang dikeluarkan nanti akan dikembalikan oleh negara melalui cost recovery dan ditambah 17%. Jika Total mengeluarkan US$ 100 juta misalnya, maka negara harus mengganti biaya melalui cost recovery US$ 100 juta ditambah US$ 17 juta.
Kedua, percepatan masa depresiasi dari lima tahun menjadi hanya 2 tahun. Normalnya, depresiasi berjangka waktu 5 tahun.
Ketiga, Total EP meminta harga alokasi migas untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) mengikuti harga pasar internasional dan tidak ada diskon. Selama ini harga DMO menggunakan harga khusus yang jauh di bawah harga pasar.
Di luar permintaan tiga insentif itu, Total EP juga menyatakan bersedia membayar bonus tandatangan sekitar US$ 13 juta dari jumlah US$ 41 juta dengan catatan bisa mendapatkan 39% saham di blok tersebut.
