Modal PI Ditalangi PHENC, Syarwani Minta Pemkab Bulungan Siapkan BUMD Saja

Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Walau tercatat sebagai daerah penghasil minyak bumi dan gas (migas), namun belum satupun blok Migas ikut dikelola oleh Pemkab Bulungan.

Teranyar yang akan digarap oleh kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) ialah Blok Nunukan yang notabene berada di wilayah administratif Kabupaten Bulungan.

Lokasi Blok Nunukan yang dimaksud ialah Lapangan Badik dan West Badik yang berjarak kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) mil laut dari garis pantai Pulau Bunyu.

Blok ini memiliki cadangan gas sebesar 21,66 BSFC (gross), minyak sebesar 1,05 MMSTB dan kondensat sebesar 3,54 MMBC.

Sedangkan prakiraan gas yang dijual mencapai 208,05 BSFC (net sales), dengan pemakaian sendiri (own use) sekitar 4,61 BSFC.

Baca: Belasan Istri Prajurit Uji Kreativitas Membuat Toiletries

Blok ini sudah ditawarkan PHENC kepada Pemprov Kalimantan Utara tahun 2015 silam.

Sebagai daerah penghasil, Kalimantan Utara memiliki hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10 persen.

Baca: Gak Punya Hati! Driver Ojek Online Ditipu Konsumen Layanan Pesan Makanan, Mau Aja Dibohongi

Dari hak PI 10 persen tersebut, dapat dibagikan lagi beberapa persen kepada Pemkab Bulungan sesuai kesepakatan antara Pemprov Kalimantan Utara dan Pemkab Bulungan.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, blok tersebut memiliki potensi yang menjanjikan bagi penerimaan daerah Bulungan.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada usulan pemkab kepada DPRD untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi badan usaha khusus yang akan diikutsertakan dalam eksplorasi dan eksploitasi blok Nunukan di Bunyu itu.

Baca: Kesulitan Kenali Kerupuk Mentah yang Mengandung Boraks, Ini Penjelasan BPOM

"Belum ada masuk (usulan pembentukan BUMD). Mudah-mudahan bisa segera disikapi oleh pemerintah daerah," kata Syarwani saat disua Tribun di Kantor DPRD Bulungan, Selasa (28/11/2017).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas skema kerjasama BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah dengan kontraktor dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah.

Tanpa adanya penyertaan modal untuk mengambil hak saham partisipasi Blok Nunukan disambut baik Syarwani.

Baca: Mau Tiket Murah? Siap-siap, Kunjungi Garuda Mini TravelFair 1-3 Desember di SCP

Sebab daerah tidak lagi harus menggelontorkan dana APBD karena modal pengambilan hak PI ditalangi oleh kontraktor dalam hal ini PHENC.

"Jika seperti itu (ditalangi) oleh PHENC, artinya kita hanya membuat badan usaha dan perangkatnya," ujarmya.

DPRD Bulungan sudah sejak dulu melihat peluang ini. Namun Syarwani tak tahu secara pasti hal apa yang sudah disiapkan pemerintah daerah menyambut peluang usaha ini.

"Dari sisi pemerintah daerah, kami belum tahu langkah-langkahnya apa. Tetapi di DPRD, kita dorong agar bisa ikut dalam pengelolaan itu. Apalagi tidak ada saham yang harus disertakan dalam bentuk uang yang harus dianggarkan dalam APBD. Ditalangi sendiri oleh PHENC itu sangat luar biasa," katanya.

Syarwani berharap, Pemkab Bulungan bisa segera menyodorkan raperda pembentukan BUMD khusus pengelola migas Blok Nunukan.

"Kami di DPRD akan mendorong agar tahun 2018 bisa dibentuk menjadi peraturan daerah," sebutnya.

Untuk diketahui pula, Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas tersirat bahwa BUMD yang ikut serta dalam usaha pengelolaan harus perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

Baca: Gunung Agung Erupsi, Hari Ini Alami Letusan Energi Terbesar Sepanjang Sejarah

Kriteria selanjutnya, BUMD statusnya disahkan melalui peraturan daerah, serta tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Pemprov Kalimantan Utara bersama DPRD sendiri saat ini tengah memproses pembentukan BUMD yang dinamai PT Migas Kaltara Jaya. BUMD ini akan dilibatkan dalam kepemilikan hak saham PI blok Nunukan. Rencananya, PT Migas Kaltara Jaya akan ditetapkan pada 22 Desember 2017. (*)