Program DP Rp 0 Diprediksi Tidak akan Berumur Panjang, Ini Sebabnya

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Program perumahan yang digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bebas uang muka (down payment) atau DP 0 Rupiah menuai pendapat pro dan kontra.

Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai program ini sifatnya sementara, tidak akan berumur panjang karena sulit untuk digulirkan.

"Program ini tidak akan bertahan lama karena tanah di Jakarta terbatas. Kesulitan masyarakat beli rumah bukan karena cicilan atau DP, tapi ketersediaan tanah," ujar Ali di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Ali, seharusnya Pemprov DKI bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menyediakan hunian untuk masyarakat.

Baca: Warga Berpendapatan di Bawah UMP Sulit Ikut Rumah DP 0 Persen, Ini Kata Sandiaga Uno

Baca: Heboh! Netizen Tagih Janji Mantan Relawan Ahok yang Mau Iris Kuping terkait Rumah DP 0 Persen

Baca: Lihat Contoh Rumah Dp 0 Rupiah, Warga Pikir Harga Rp 320 Juta Sudah Sama Perabot

Baca: 16 Tahun Ngontrak Terus, Ibu Ini Bawa Fotokopi KK dan KTP Mau Daftar Rumah DP 0, Ternyata. . .

Jika dikerjasamakan dengan swasta, Ali khawatir perumahan rakyat malah mengikuti skema pasar.

"Dalam satu menara, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) paling hanya berapa persen, sisanya komersial. Niatnya sih subsidi silang tapi jadi semi bisnis," kata Ali.

Seharusnya, imbuh dia, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam menyediakan perumahan untuk warganya.

Memanfaatkan dana dari corporate social responsibility (CSR) juga diperbolehkan asal tidak seluruh skemanya diserahkan kepada swasta.

"Kalau diserahkan ke swasta, pasti mereka akan cari untung, walaupun sedikit. Membangun rumah untuk rakyat tidak boleh cari untung seperti itu," jelas Ali.

Ia menambahkan, kelemahan lain dari program ini adalah dari segi pengawasan.

Ali mengingatkan agar Pemprov DKI membuat skema sasaran siapa saja yang berhak membeli rumah DP 0 Rupiah.