Pemkab Nunukan Diharapkan Atasi Kewarganegaraan Ganda Warga Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kewarganegaraan ganda sejumlah warga perbatasan Republik Indonesia- Malaysia di Kabupaten Nunukan dinilai sebagai potensi ancaman yang harus segera ditanggulangi.

Kasubdit SDM Dikomduk Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Kol Inf Purwanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan bisa mengatasi persoalan kewarganegaraan ganda ini melalui pembinaan komponen pendukung pertahanan negara.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus mampu menitikberatkan pada kesiapsiagaan peran sumber daya manusia.

Hal ini untuk memastikan masyarakat perbatasan memiliki identitas yang legal sebagai warga negara Indonesia.

Baca juga:

Jadwal Pelaksanaan Piala Gubernur Kaltim Diundur, Ini Alasannya

Pantau Langsung Perempat Final Piala Presiden, Luis Milla Terekam dalam Momen Kocak Ini

Tertinggal 25 Poin, Statistik AC Milan Ternyata Lebih Baik dari Napoli dan Juventus dalam Hal Ini

"Karena Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memiliki data. Melalui instansi Dukcapil, pastikan mereka miliki KTP. Selanjutnya kita sinergi untuk mengatasi itu," katanya.

Warga perbatasan memiliki identitas kewarganegaraan ganda dengan pertimbangan kemudahan memenuhi kebutuhan hidup dari negara tetangga.

Mereka juga harus dihargai dengan segala pertimbangan geografis serta kondisi saat ini, dimana aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar lebih mudah didapatkan dari Malaysia.

Menurutnya, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dengan menancapkan dalam dalam jiwa nasionalis yang patriotis.

"Ini juga sebagai representasi Undang- Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ketika kita terpolarisasi semangat itu, kecil kemungkinan ancaman pertahanan itu terjadi,” katanya.

Baginya, butuh menanamkan nasionalisme sejak dini untuk pembangunan sistem pertahanan negara dan pemberdayaan potensi pertahanan.

Hal ini perlu diselenggarakan secara intens, secara terpadu, terarah dan berlanjut guna menegakkan kedaulatan negara dengan menyelamatkan bangsa dari beragam ancaman militer ataupun non militer.

"Seluruh sumber daya nasional, sarana prasarana harus selalu siap operasional,"tegasnya.

Sumber daya manusia yang andal, sebutnya, diperlukan untuk mencegah potensi ancaman dengan beragam bentuk, baik militer ataupun hybrida.

Seluruh komponen bangsa harus terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Menyadari hal itu, pihaknya mengadakan sarasehan di wilayah perbatasan dengan misi membina seluruh sumber daya yang ada melalui materi pembinaan bela bangsa dan pengetahuan pertahanan negara.

Baca juga:

Dipecat oleh Peradi, Karier Fredrich Yunadi sebagai Pengacara Bakal Kandas?

Pasangan Suami Istri Temukan Surat di Pantai, Begitu Lihat Tanggalnya Langsung Cari Penulisnya

Tak Bawa Kelengkapan Berkendara, Pemuda Ini Diperas Polisi Gadungan

Hal ini untuk menggembleng warga khususnya di wilayah perbatasan agar memahami bahwa tatanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI.

"Mewujudkan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga atau instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan semesta,"katanya.

Sebelumnya diberitakan, dekatnya jarak menuju ke Malaysia dibandingkan harus menempuh perjalanan dengan waktu dan biaya yang lebih banyak ke perkotaan terdekat di wilayah Republik Indonesia, menjadi salah satu alasan sejumlah anak di Kecamatan Lumbis Ogong memiliki identitas anak Malaysia atau My Kid.

Tak hanya anak, sejumlah orang dewasa di sana juga memiliki identitas ganda.

"Itu demi kebutuhan. Tetapi yang pasti kami di sana tetap NKRI," ujar Karel Sompotan, anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Politisi yang berasal dari Kecamatan Lumbis Ogong ini mengakui, tidak sedikit anak warga di Kecamatan Lumbis Ogong yang memiliki My Kid.

"Kalau jumlah berapa anak kecil punya My Kid, kami memang belum ada data valid. Yang jelas banyak," ujar politisi Partai Bulan Bintang ini.

My Kid ini kebanyakan diperoleh anak saat ibunya melahirkan di Malaysia.

Karel menceritakan, untuk masuk ke wilayah Malaysia seperti Pagalungan, Salung ataupun Nabawan, warga di Kecamatan Lumbis Ogong hanya menempuh waktu perjalanan selama sekitar satu jam.

“Tentu masalah biaya perjalanan juga efisiensi, waktu lebih irit ketimbang harus menghabiskan waktu lima sampai enam jam menuju ke fasilitas kesehatan terdekat di Mansalong, ibukota Kecamatan Lumbis,” ujarnya.

Ibu-ibu hamil yang memasuki masa melahirkan dari sejumlah desa seperti Desa Labang, Desa Panas dan Desa Sumantobol, memilih melahirkan di Malaysia karena dekatnya jarak dan biaya yang lebih murah.

"Begitu melahirkan, bidan Malaysia memberikan kartu beranak yang dicetak sebagai My Kid. Itulah nanti yang menjadi dasar membuat IC," katanya. (*)