Ironis. . . Kaya Sumber Daya Alam Tapi Warga Kutai Pesisir Paling Banyak Terima Raskin

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, MUARA JAWA - Pergulatan perjuangan masyarakat pesisir yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui gubernurnya telah memberi lampu hijau, termasuk pejabat pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara.

Perjuangan untuk memekarkan diri telah berlangsung puluhan tahun.

Hitungan dari Sudirman Hadi, Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir, sudah hampir sampai 18 tahun lebih masyarakat mengaspirasikan untuk menuntut kabupaten tersendiri.

"Pak Gubernur Awang bilangnya bahkan sampai 30 tahun yang lalu telah diperjuangkan," katanya kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan telepon selulernya yang mengaku sedang berada di Kota Jakarta pada Jumat (2/3/2018) pagi.

Tahukah kenapa perjuangan otonomi mereka menyebut dengan sebutan Kabupaten Kutai Pesisir?

Sudirman menjelaskan, nama Kutai Pesisir diambil dari letak geografisnya yang cenderung sangat berdekatan dengan alam lautan.

Masyarakatnya berada di pesisir pantai.

Baca: Dukung Kutai Pesisir Pisah dari Kukar, Muara Jawa Cocok Jadi Ibu Kota

Sangat pas bila disebut Kutai Pesisir.

"Nama Kutai Pesisir sudah kami usulkan ke tingkat pusat di Jakarta. Awalnya ada yang usulkan Kutai Selatan tetapi kemudian dimentahkan, lebih cocoknya memakai pesisir," ujarnya.

Kata Sudirman, sebagian besar masyarakat sangat dekat dan selalu berhubungan dengan kelautan.

Lokasinya banyak bersentuhan dengan lautan, banyak juga penduduk yang menghuni di kawasan pesisir maka tidak heran lebih enak memakai istilah Kutai Pesisir.

"Gubernur sudah setuju. Plt Bupati Kukar juga sudah. Tinggal menunggu paripurnanya saja di tingkat DPRD Kukar. Kita tunggu seperti apa jawabnya. Menurut saya perjuangan mendirikan otonomi sendiri Kutai Pesisir masih panjang, butuh waktu yang lama," ungkapnya.

Baca: 5 Hal yang Bikin Olahraga Keras Kamu Sia-sia, Hindari!

Sebenarnya, perjuangan untuk mendirikan kabupaten sendiri bukan alasan politis namun lebih kepada tuntutan kesejahteraan masyarakatnya.

Warga pesisir menganggap, selama ini belum mendapat perlakuan yang maksimal, masih saja tertinggal, padahal daerahnya merupakan sumber pendapatan yang sangat kaya dibandingkan daerah lain seperti di Tenggarong Kukar.

"Warga pesisir yang sangat dekat dengan sumber pengobaran minyak saja masuk kategori warga yang paling banyak menerima beras raskinnya (beras untuk rakyat miskin). Apakah itu tidak ironi? Itulah kenapa kami memperjuangkannya," tutur Sudirman.

Selain itu, tegas dia, dari sisi pembangunan infrastruktur pun belum cukup memuaskan.

Baca: Lolos ke Perempat Final Liga Champions, Real Madrid Sisihkan PSG

Masyarakat pesisir masih merasakan penderitaan buruknya infrastruktur daerah, tidak selengkap dan sebagus layaknya ibukota Kabupaten Kukar.

Dan tambahnya lagi, pelayanan birokrasi pun dianggap tidak efisen.

Masyarakat pesisir yang akan mengurus adminstarasi pemerintahan perlu menempuh jarak yang sangat jauh dan melelahkan.

Baca: Setelah Diizinkan Menjadi Sopir Taksi, Inilah Perempuan Pertama Pemandu Wisata di Arab Saudi

Lokasi yang ditempuh dari tempat tinggal ke lokasi tujuan butuh waktu 3 jam perjalanan.

"Pas kebetulan ternyata di kantor tidak ada, apa kita harus menginap atau balik lagi pulang. Kan sangat tidak efisen, banyak buang waktu, tenaga dan materi. Pengurusannya tidak bisa cepat," tegas Sudirman. (*)