Gawat! Utang Indonesia Bengkak jadi Rp 4.800 Triliun, Ini 5 Fakta yang Harus Kita Tahu

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019

Editor: Syaiful Syafar
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Ilustrasi Utang Luar Negeri Indonesia 

Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".

Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun".

Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.

Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."

Sejumlah warga mengikuti program Tax Amnesty di Kantor Pajak Kota Tangerang, Jumat (30/9/2016).
Sejumlah warga mengikuti program Tax Amnesty di Kantor Pajak Kota Tangerang, Jumat (30/9/2016). (KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.

Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."

Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

Sri Mulyani
Sri Mulyani (KOMPAS IMAGES)

Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.

Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".

Seorang Pegawai Bank Kaltim Cabang Tanjung Selor memperlihatkan desain baru uang kertas rupiah, Kamis (22/12/2016).
Seorang Pegawai Bank Kaltim Cabang Tanjung Selor, Kalimantan Utara memperlihatkan desain baru uang kertas rupiah, Kamis (22/12/2016). (TribunKaltim.co/M Arfan)

Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."

Akankah membebankan 'anak-cucu'?

Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.

Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved