Pilgub Kaltim 2018

Diterpa Isu Miring, Safaruddin Tanggapi Santai, Begini Kata-kata Sang Jenderal Pensiunan Polri

Ia meminta pihak yang menggelindingkan isu tersebut agar membuktikan apa yang disampaikan secara terbuka ke publik.

TribunKaltim.co/Muhammad Fachri Ramadhani
Calon Wakil Gubernur Kaltim, Safaruddin bersantai sambil menyeduh segelas teh di sebuah warung. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Calon Wakil Gubernur Kaltim, Safaruddin diterpa isu miring di masa kampanye penyelenggaraan Pilgub Kaltim 2018.

Ia dituding melindungi perusahaan yang melakukan aktivitas tambang ilegal di Kaltim. Bahkan dituduh meraup pundi-pundi rupiah sebagai modal dalam mengarungi kontestasi politik Kaltim 2018.

Hal tersebut dilansir dari data grafis Instagram alinea.id, yang bersumber dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Data tersebut mencatat ada beberapa daerah di indonesia yang melakukan aktivitas tambang ilegal, termasuk Kaltim.

Tertulis enam titik tambang ilegal yang beroperasi enam bulan terakhir, tidak tersentuh aparat kepolisian. Diduga menjadi sumber pembiayaan politik bagi mantan Kapolda Kaltim yang bertarung dalam Pilgub Kaltim.

Ditemui baru-baru ini, Safaruddin menanggapi tudingan dengan santai, bahkan mengawalinya dengan senyum dan tawa kecil.

Ia meminta pihak yang menggelindingkan isu tersebut agar membuktikan apa yang disampaikan secara terbuka ke publik.

Pensiunan jenderal bintang dua tersebut menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Kapolda Kaltim, dirinya tidak pernah melibatkan diri dalam urusan pertambangan.

"Ada gak perusahaan-perusahaan yang mengatakan pernah memberikan sesuatu kepada Pak Safaruddin. Boleh dicek. Siapa yang menuduh itu, ya, dibuktikan saja," ungkap pasangan mantan Sekdaprov Kaltim, Rusmadi Wongso.

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini menyesalkan masih ada oknum maupun pihak tertentu menggunakan isu negatif seperti ini.

Menurutnya bila ada pihak yang menyajikan data ke publik juga harus memperhatikan akurasi data.

Jangan sampai data yang muncul malah memiliki tendensi untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Pengerucutan identitas dalam data yang disajikan, tentu berpengaruh pada faktor kredibilitas seseorang.

"Kemudian sebetulnya tambang itu PT apa? Perusahaan apa? Kemudian keterkaitan dengan saya apa?" tanya Safaruddin.

"Selama dua tahun empat bulan jadi Kapolda, kalau ada yang mengatakan ada yang memberikan sesuatu tunjukkan saja. Buktikan, kapan saya menerima, di mana tempatnya. Yang memberikan sesuatu ke saya siapa? Karena ini soal kredibilitas kita," sambungnya.

Cawagub Kaltim Safaruddin blusukan di pasar ikan.
Cawagub Kaltim Safaruddin blusukan di pasar ikan. (TribunKaltim.co/Muhammad Fachri Ramadhani)

Sabtu (31/3/2018), Safaruddin blusukan ke kawasan Muara Jawa dan Handil.

Sekadar diketahui Muara Jawa dan Handil merupakan daerah yang direncanakan sebagai DOB (Daerah Otonomi Baru) dengan nama Kutai Pesisir.

Muara Jawa memiliki luas wilayah mencapai 754,5 km2.

Secara administratif, kecamatan ini terbagi dalam delapan kelurahan. Kecamatan Muara Jawa juga merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Di samping memiliki deposit batu bara yang melimpah, Kecamatan Muara Jawa juga merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam (migas) yang sangat penting bagi Kutai Kartanegara.

Kabar baiknya, kendati daerah ini kaya akan sumber daya alam, perekonomian masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Sementara Handil dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah baik migas dan batu bara.

Penduduk Handil sebagian besar didominasi pendatang yang bekerja di sektor migas dan batu bara.

Diuraikan Safaruddin, pertumbuhan ekonomi Kaltim merosot selama dua tahun terakhir, penyebabnya selalu ditimpakan pada kondisi perekonomian nasional yang juga melesu dan jatuhnya harga komoditas di pasaran global.

Jika pemerintah, pengusaha, dan masyarakat Kaltim tidak segera aware dengan kondisi ini, kekhawatiran bahwa perekonomian Kaltim akan memasuki masa resesi bisa menjadi kenyataan.

Ekonomi biaya tinggi masih jadi ganjalan investasi.

Investasi ke Kaltim melulu masuk ke sektor-sektor pertambangan.

Sogok, suap (gratifikasi), pungutan liar (pungli) seperti yang telah terjadi dan terbukti di Kaltim-lah penyebab ekonomi biaya tinggi itu.

Daya beli masyarakat menurun. Lapangan kerja menyempit. Krisis membayang. Dalam situasi seperti inilah masyarakat Kaltim harus cerdas memilih pemimpin mereka lima tahun ke depan.

Safaruddin merupakan Cawagub Kaltim yang menegaskan bakal memberantas perkara sogok, suap dan pungli berbekal pengalamannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah.

Terkait perbaikan perekonomian Kaltim, Safaruddin mengatakan swasembada panganlah jawaban mengatasi krisis tersebut.

"Kaltim butuh swasembada pangan. Beras harus murah," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Kaltim 2017 terpuruk di level 96,29. Angka keseimbangan NTP adalah 100. 

Jika NTP di bawah 100 berarti petani merugi karena daya tukar kebutuhan rumah tangga petani lebih rendah dari biaya produksi yang harus mereka keluarkan.

Jika pas 100 maka petani tidak untung dan tidak rugi alias impas.

Menurutnya para petani punya andil besar menyelamatkan perekonomian Kaltim ke depan.

Sudah saatnya pemerintah ke depan melek, agar tak melulu fokus kepada pengerukan sumber daya alam berupa batu bara dan minyak.

Pun inilah waktunya masyarakat Kaltim menikmati hasil buminya sendiri, tak lagi mengkonsumsi beras maupun bahan pangan dari daerah lain.

Begitupun dengan bahan pangan lainnya, seperti daging, telur, ikan dan susu.

Pasangan nomor urut 4, Rusmadi-Safaruddin juga memiliki program 'Kaltim Berkebun', dimana mereka berjanji menyediakan 50 ribu hektare kebun rakyat serta kemitraan.

Kemudian 600 ribu hektare perhutanan sosial, pun dengaan kebun di perkotaan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved