Pertamina Menghadapi Sanksi Administrasi, Yudi : Apapun Hasilnya dari KLHK, Kita Ikut Saja

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Nalendro Priambodo

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyiapkan sanksi administratif bagi Pertamina untuk memulihkan lingkungan hidup, akibat tumpahan minyak di Teluk Balikapapan.

Menghadapi sanksi tersebut, perseroan energi ini mengaku siap menerima apapun putusan yang dikeluarkan nanti.

"Apapun hasilnya dari KLHK, kita ikut saja, apakah sanksi administratif atau sanksi apa segala macam, yang jelas sumber (dugaan penyebab pipa bawah laut Pertamina putus, Nahkoda) MV Ever Judger (sudah ditetapkan) sebagai tersangka,"ujar Yudi Nugraha, Manager Comminication and CSR Pertamina Region Kalimantan, Sabtu (28/4/2018) sore.

"Mau tidak mau, siap tidak siap harus mau. Kita ikutin aja sih,"katanya.

Sambil menunggu putusan tersebut, Yudi memaparkan, Pertamina sejak awal kejadian, terus berupaya menanggulangi dan memulihkan lingkungan yang tercemar tumpahan minyak bumi, termasuk usulan draft rencana pemulihan yang sudah dikomunikasikan dengan instansi lain.

"Sudah dibicarakan, bahkan di pemda, KLHK, dan Pemkot bersama dalam koordinasi di lingkungan di bawah LH (lingkungan hidup)," ujarnya.

Pertamina membagi 34 kelurahan terdampak tumpahan minyak, di Balikapapan dan Penajam Paser Utara(PPU) dalam 4 zonasi penanganan.

Dari dokumen yang mereka tampilkan saat kunjungan kerja komisi VII DPR RI kemarin, di Balikpapan, untuk penangan aspek lingkungan, Pertamina mengklaim progres pembersihan sisa ceceran minyak di pesisir dan di bawah rumah penduduk hampir mencapai 100 persen.

Pertamina menghitung, ada 3.297 masyarakat yang diperiksa di 9 posko medis yang mereka bangun di 6 kelurahan di Balikapapan.

Baca juga:

Menurut Yudi, Pertamina menerima masukan semua pihak, untuk perbaikan kedepan.