Mirip Benang Kusut, Kerusakan di Bukit Soeharto Makin Parah Ini Sebabnya

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Christoper Desmawangga dan Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah II Samarinda tengah membuat peta kerusakan yang terjadi di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Nantinya, setelah peta kerusakan tersebut selesai akan diberikan ke pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, dan juga Pemerintah Pusat.

"Otomatis kita berikan ke pemangku, kita harap pemangku bisa jadi leader dalam penanganan masalah di Tahura," ucap Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, Subhan, Senin (28/5/2018).

Lanjut dia menjelaskan, penyelesaian secara komprehensif harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait, guna menyelamatkan Tahura.

Baca: Dilema Petugas Patroli Bukit Soeharto, Tegur Warga karena Penambangan Liar Malah Diancam Parang

Pasalnya, pihaknya mendapati banyak aktivitas ilegal di kawasan Tahura.

Balai Gakkum mendoronga agar Dishut Kaltim dapat segera membuat zona pemanfaatan, yang terdiri dari zona inti hingga khusus.

Setelah membuat zona pemanfaatkan, lalu dibuat rencana pengelolaan.

Dengan adanya zona pemanfaatan, dapat memudahkan langkah penindakan yang akan dilakukan pihaknya.

"Rencana pengelolaan harus dibuat dengan penataan zona, hal ini dapat memudahkan penyelesaian masalah di Tahura," tegasnya.

Baca: Selamatkan Tahura Bukit Soeharto, Dishut akan Tutup RM Tahu Sumedang!

Kendati demikian, pihaknya belum dapat membeber secara detail terkait kerusakan yang terjadi di Tahura.

Saat ini tengah menyusun peta kerusakan yang terjadi di Tahura.

"Kira-kira begitu (banyak masalah), kita masih tunggu pemetaan kerusakan yang terjadi," jelasnya.

Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim akan menyusun zonasi untuk mengurai benang kusut di Tahura Bukit Soeharto.

Hal ini diungkapkan Kepala Dishut Kaltim Wahyu Widhi Heranata, Senin (28/5/2018).