Judicial Review UU BUMN, Dua Komisaris BUMN tidak Menjawab Soal Khilafah

Dua Komisaris BUMN yang dihadirkan sebagai saksi ahli negara, tidak menjawab soal CSR untuk Khilafah/

Judicial Review UU BUMN,  Dua Komisaris BUMN tidak Menjawab Soal Khilafah
istimewa
Pemohon dan tim pengacara TAKEN yang bersidang dalam judicial review terhadap UU BUMN yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. 

• Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga (poin 9).

Pemohon judicial review UU No. 19 TAhun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), AM Putut Prabantoro (kiri batik), Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (baju hijau) dan kuasa pemohon, Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yg dikordinatori oleh DR. Iur Liona N. Supriatna SH, MHum (jas biru).
Pemohon judicial review UU No. 19 TAhun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), AM Putut Prabantoro (kiri batik), Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (baju hijau) dan kuasa pemohon, Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yg dikordinatori oleh DR. Iur Liona N. Supriatna SH, MHum (jas biru). (istimewa)

“Di saat, banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, membutuhkan uang untuk bersekolah dan berobat ke rumah sakit, BUMN melalui CSRnya mendukung gerakah khilafah. Menurutnya, pemberian program CSR kepada gerakan khilafah sama dengan mendukung gerakan menggulingkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi Kemeneg BUMN dan BUMNnya jangan memandang remeh gerakan khilafah, mereka sangat militan dan terang-terangan dalam upaya mengganti dasar kita bernegara, yakni Pancasila," jelasnya.

Benny Sabdo juga menjelaskan, justru gugatan terhadap UU BUMN ini dilatarbelakangi oleh salah satunya agar rakyat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945. Ada kaitan antara berkembangnya paham-paham radikal dan terorisme dengan kesenjangan kesejahteraan, sebagaimana yang diungkapkan Busyro Muqoddas.

Bahkan pada tahun lalu, dijelaskan Benny Sabdo lebih lanjut, Ketum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, DR. KH. Makruf Amin, saat membuka secara resmi “Kongres Ekonomi Umat 2017” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (24/4/2017), menyatakan, kesenjangan ekonomi timbulkan radikalisme dan konflik sosial.

“Hal yang senada telah diungkapkan Menlu Retno Marsudi pada tiga tahun lalu di hadapan peserta Sidang OKI ke 42di Kuwait City. Beliau mengatakan, kesejahteraan dan toleransi merupakan salah satu kunci utama melawan terorisme dan radikalisme. Sehingga para pejabat BUMN seharusnya tahu apa yang harus dilaksanakan agar kemakmuran dan kesejateraan bisa tercapai," katanya.

Baca: Revrisond Baswir dan Rafly Harun Jadi Saksi Ahli Judicial Review UU BUMN

Baca: Jangan Terlewat, Inilah Jadwal dan Rute Mudik Gratis yang Dihelat Sejumlah BUMN

Baca: Menteri BUMN Masih Simpan Rapat-rapat Harga Pembelian Saham Rio Tinto di Freeport

"Kami juga sedang meneliti apakah ada benang merahnya antara tudingan Wasekjen PBNU dan praktik CSR BUMN yang diungkapkan oleh kuasa pemerintah dalam beberapa kali persidangan. Itu bisa dilihat dari risalah sidang yang dapat dibaca oleh publik,” tandas Benny.

Oleh karena itu, Benny Sabdo mengungkapkan lebih jauh, para pemohon merasa yakin bahwa norma dasar “maksud dan tujuan pendirian BUMN” sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) yang menjadi obyek gugatan adalah kabur dan multi interpretasi. Kekaburan norma inilah yang kemudian mengakibatkan BUMN tidak dapat mewujudkan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Akibat lebih jauh adalah, BUMN menjadi alat dari gerakan kelompok orang yang ingin menghancurkan NKRI dan Pancasila.

Selain Benny, TAKEN terdiri dari Liona N Supriatna, Hermawi Taslim, Sandra Nangoy, Daniel T. Masiku, Gregorius Retas Daeng, Alvin Widanto Pratomo, Bonifasius Falakhi. Gugatan terhadap UU BUMN tersebut didukung penuh oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI).

Baca: Judical Review UU BUMN, Bagian dan Pendapatan Negara dari BUMN Harus Diatur Melalui Undang-undang

Baca: PP Kaltim Dukung Judical Review UU No 33 Tahun 2004

Baca: Judicial Review UU MD3, MK Membatalkan Kewenangan DPR untuk Panggil Paksa Seseorang

Meskipun hadir dan memberi keterangan, kedudukan hukum Refly Harun dan Revrisond sebagai Saksi Ahli dalam perkara tersebut dipersoalkan pemohon gugatan karena memiliki conflict of interest (konflik kepentingan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pasal 22 ayat 2.

Sementara itu, Hakim Ketua MK, Anwar Usman masih mempertimbangkan kedudukan keduanya sebagai saksi ahli dalam sidang yang berlangsung di Jakarta, Selasa (26/6/2018), meskipun sudah jelas keduanya adalah komisaris BUMN.(pr/ps)

Editor: Priyo Suwarno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved