Usai RM Tahu Sumedang, Warung Lain di Km 54 Menyusul Ditutup

"Sekarang ada pengelola, saya pikir yang dilakukan sekarang, jadi contoh ada pengelola di dalam situ (Tahura). Dan, itu jadi pembelajaran,"katanya membandingkan kehadiran pedagang di Tahura karena tak adanya pengelola di fase awal.

Dia pun berharap, hal ini tak menjadi ajang seremonial saja, tapi ada tindak lanjut yang jelas.

"Sementara saya lihat, rencana pengelolaan sedang di bangun. Saya lihat positif ada rencana tindak lanjut," kata Rustam.

Ke depan izin kolaborasi manajemen ini ditetapkan, sebagai langkah penghijauan di areal hutan itu, pemerintah dan pedangan bisa membuat Mou (nota kesepahaman) sebagai salah satu bukti tertulis yang sah akan kontribusi beroperasi di areal itu.

"Kerjasama itu harus dituangkan dalam MoU, sesuai Permenhut No P85 tahun 2014, agar jelas terlihat apa kontribusinya,"katanya.

Keputusan Menteri Kehutanan, no SK.577/Menhut‑II/2009 menetapkan kawasan Tahura Bukit Soeharto seluas 67.766 hektar yang berada di dua kabupaten kota yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Sebelumnya Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan W\wilayah Kalimantan dan data penelitian yang dilakukan Rustam serupa menyebutkan, areal hutan yang masih tersisa di areal tersebut tersisa 10 persennya saja.

Selain karena sudah carut marut pengelolan sejak awal, diduga kerusakan ini dipicu banyaknya pembukaan lahan untuk kepentingan tambang legal dan ilegal di dalamnya, belum ditambah berubah jadi perkebunan sawit, permukiman dan lain‑lain.

Rustam berharap, sistem kolaborasi pemanfaatan lahan di luar zona inti, khususnya pedagang kuliner di sana, bisa jadi picu ledak Pemprov Kaltim, Dishut dan pengelola Tahura mengevaluasi keberadaan industri tadi, termasuk evaluasi surat keputusan kolaborasi pemberian izin jalan hauling, batu bara di Tahura. (anj/ami/dro)