Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY Ingin Kader Partainya jadi Cawapres
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sejumlah hal yang mereka bahas dalam Sidang Awal Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Pemberantasan korupsi tidak tidak tebang pilih, negara tidak melakukan intervensi.
Kemudian hukum tidak boleh menjadi alat politik, atau kekuatan politik manapun.
Baca: Dani Pedrosa Bakal Dapat Gelar Legenda, Meski Belum Pernah Jadi Juara Dunia MotoGP
4. Politik dan Demokrasi
Lebih lanjut, presiden dan wakil presiden haruslah mentaati semua konstitusi, undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang berlaku.
SBY kemudian mengatakan selain itu stabilitas politik harus ditegakkan tanpa kebijakan-kebijakan yang represif.
Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi.
SBY juga menyebut bahwa posisi negara dan aparat dalam pemilu harus netral.
"Rakyat juga berharap agar hoaks atau berita palsu dan fitnah ditertibkan secara adil," imbuh SBY.
Baca: Dokter Persiba Berikan Suplemen, Ini Manfaatnya untuk Pemain
5. Persatuan, Kerukunan, dan Sikap Anti-radikalisme
Poin kelima yang disampaikan SBY adalah mengenai persatuan, kerukunan, dan sikap antiradikalisme yang harus bisa ditegakkan oleh presiden dan wakil presiden mendatang.
Menurutnya, persoalan tersebut sangatlah penting.
"Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebhinekaan dan toleransi harus dipelihara."
"Kemudian kami juga menolak ekstremisme dalam bentuk apapun dan atas nama apapun."
"Kita juga juga harus bisa mencegah politik identitas dan politik SARA dalam pemilihan umum dan Pilkada," ungkap SBY.
Selain itu, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah sikap yang dengan mudahnya menuduh kelompok lain sebagai golongan radikal, ini harus dicegah, termasuk islamophobia.
(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Sidang MT Demokrat, SBY Ingin Kadernya Jadi Cawapres dan 5 Kontrak Politik yang Harus Ditandatangani, http://wow.tribunnews.com/2018/07/13/sidang-mt-demokrat-sby-ingin-kadernya-jadi-cawapres-dan-5-kontrak-politik-yang-harus-ditandatangani?page=all.