DPRD Kritisi Anggaran Landscape Halaman Kantor Walikota Balikpapan

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Balikpapan mengkritisi atas porsi anggaran untuk peningkatan penampilan landscape halaman Gedung Walikota Balikpapan di Jl. Jenderal Sudirman, yang penetapan anggarannya mencapai Rp 3,7 miliar.

Hal ini disampaikan kepada Tribunkaltim.co oleh Syukri Wahid, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup di gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/8/2018) pagi.

Dia menegaskan, seharusnya anggaran landscape halaman Gedung Walikota Balikpapan tidak sewajarnya diposisikan pada angka anggaran sebesar Rp 3,7 miliar.

Baca: Nadine Chandrawinata Ikut Bawa Api Obor Asian Games 2018 Menyelam di Pulau Piaynemo Raja Ampat

Karena kata Syukri, dari sisi struktur arsitektur dan kondisi fisik halaman Gedung Walikota Balikpapan dinyatakan masih sangat baik. Belum ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki apalagi ditingkatkan keindahan penampilannya.

"Coba lihat saja itu sudah bagus, mau diapakan lagi. Ini kan aneh, sudah sangat indah kalau kita lihat penampilan halaman depan Gedung Walikota," ungkapnya.

Karena itu, tegasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balikpapan menegaskan, supaya pemerintah kota dalam hal ini Walikota Balikpapan untuk tidak meneruskan proses pembangunan atau peningkatan landscape gedung halaman Walikota.

"Anggaran yang sudah disediakan sebaiknya dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas," tegasnya.

Anggaran peningkatan lanscape gedung Walikota sebaiknya dipindahkan ke hal primer seperti untuk penanganan banjir kota atau untuk ke arah pembangunan gedung walikota yang ramah terhadap kaum difabel.

"Ada aspirasi dari masyarakat kalangan difabel bahwa Gedung Walikota itu belum ramah terhadap para difabel," tuur Syukri.

Harusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk harus mengubah gedungnya.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balikpapan, mengusulkan, anggaran landscape halaman Gedung Walikota sebaiknya dialihkan saja ke proses pembangunan yang ramah bagi difabel.

"Suatu saat ketika kaum difabel mengunjungi Walikota, gedungnya dianggap ramah," katanya.

Anggaran yang pas DPRD mengusulkan Rp 1 miliar untuk membangun lift khusus bagi kalangan difabel di gedung walikota.

"Ada lift mereka mau ketemu sama Walikota jadi gampang mudah yang tidak kesulitan. Sekarang mereka itu kesulitan, harus naik tangga tinggi kan sulit," tuturnya.

Baca: Siswa SMA Temukan Parfum Anti Demam Berdarah, Berbahan Biji Mahoni dan Kulit Jeruk Bisa Tahan 8 Jam

Sejauh ini, kaum disabilitas untuk khusus di Kota Balikpapan saja jumlahnya telah terdata mencapai 1546 orang.

Angka ini adalah para anggota yang tertampung dalam komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Kota Balikpapan, Kaltim.

Difabel Butuh Perhatian

Terpisah, Sugianto, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Balikpapan, menyatakan, situasi dan kondisi untuk di perkotaan Balikpapan seperti kantor pemerintah daerah (pemda) selama ini dianggap belum terlalu ramah terhadap kalangan disabilitas.

Masyarakat golongan disabilitas itu sama dengan warga negara pada umumnya. Suatu saat pasti ingin ketemu dengan kepala daerahnya.

Entah ingin mengaspirasikan pendapat, atau ingin mengajukan kerjasama dengan Walikota.

Pastinya, tegas dia, kalangan disabilitas juga berhak untuk bertemu dengan walikota Balikpapan secara mudah tentu syaratnya harus didukung kondisi lingkungannya yang ramah terhadap kalangan di fabel

Baca: Egy Maulana Cetak Gol Perdana saat Lechia Gdansk Kalahkan GKS Kolbudy

Sampai sejauh ini di tahun 2018, akses untuk masuk ke kantor-kantor pemerintahan masih dianggap sangat sulit bagi kalangan disabilitas.

"Kita mau ke kantor dinas sosial saja harus naik tangga, tidak ada jalur khusus. Apalagi kalau mau ketemu Walikota itu juga jalannya harus lewati lintasan tangga, harus jalan pakai tangan seperti kita main sirkus," tuturnya.