Excess Power KPC Terangi Bukit Pelangi, Pemkab Kutim Hemat Puluhan Miliar per Tahun

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Merayakan Hari Kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, juga "memerdekakan diri" dari ketergantungan pada mesin pembangkit listrik mandiri.

Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi sejak 17 Agustus 2018, telah diterangi listrik PLN, yang telah mendapat pasokan 18 MW dari excess power PLTU PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Pasokan listrik yang cukup besar tersebut, tak hanya menerangi kawasan pemerintahan di Bukit Pelangi, tapi juga sebagian wilayah Sangatta Utara hingga sebagian Kecamatan Rantau Pulung.

Baca juga:

Inilah Dua Kompetitor Berat Lalu Muhammad Zohri di Asian Games 2018

Simak, Inilah Momen Bendera Merah Putih Dikibarkan di Tempat-tempat Keren nan Eksotik

Prabowo Dianugerahi The Star of Soekarno saat Upacara HUT RI, Begini Reaksi Titiek Soeharto

Dituding sebagai Musuh Masyarakat, Media Massa di AS Kompak Beraksi Balas Serangan Donald Trump

Peresmian sambungan listrik tegangan menengah PLN berdaya 4.330 KVA, untuk pusat perkantoran Bukit Pelangi, digelar di kawasan PLTD Bukit Pelangi milik Pemkab Kutim.

Peresmian sambungan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Ismunandar, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah, Ketua DPRD, Mahyunadi serta jajaran pejabat FKPD maupun Kepala OPD lainnya. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Bupati Ismunandar.

“Di hari merdeka ini, kita pun telah merdeka dari ketergantungan mesin disel kita. Saya ingin di kota Sangatta, yakni, Sangatta Selatan dan Sangatta Utara, seluruhnya terjangkau akses PLN. Karena merupakan kebutuhan dasar yang terus kami usahakan terpenuhi. Dengan harapan, pada 2020 mendatang, seluruh desa di Kutim sudah teraliri listrik semua,” kata Ismunandar.

Pada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ismunandar mengingatkan soal penggunaan listrik. Jangan karena sudah menggunakan PLN, penggunaannya jadi semaunya saja.

“Pada Kepala OPD, tahun ini sampai Desember 2018 nanti, pembayaran listriknya masih sentral. Yakni di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kalau ada yang tidak perlu, sebaiknya dimatikan listriknya. Karena, argonya jalan terus,” ujar Ismunandar.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim yang diwakili Kabid Aset Daerah, Teddy Febrian mengatakan penggunaan listrik PLN mampu menghemat keuangan daerah hingga Rp 50 miliar, dibanding menggunakan PLTD mandiri.

Baca juga:

Inilah Pola Diet 5:2, Metode Diet ''Puasa'' Dua Kali Dalam Sepekan

Walikota Samarinda Dukung Pembangunan Masjid di Lapangan Kinibalu, Ini Syaratnya

Jokowi Pastikan Gaji Pokok bagi ASN serta Pensiunan Rata-rata Naik 5 Persen Tahun 2019

Bandingkan Situasi Krisis 1998 dengan Ancaman Krisis saat Ini, Begini Analisis Rizal Ramli

“Dari sisi keuangan, jauh lebih hemat. Taruhlah untuk seluruh perkantoran di Bukit Pelangi kita bayar Rp 1 miliar per bulan, jumlahnya sekitar Rp 12 miliar. Sedangkan sebelumnya, untuk pembelian solar PLTD saja, sudah Rp 50 - 60 miliar per tahun. Belum lagi bila ada perbaikan kerusakan mesin,” ungkap Teddy.

Meski demikian, ia berharap, instansi tetap bijak dalam menggunakan listrik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait pengamanan aset daerah.

Termasuk bila ada kebocoran listrik dan penyambungan ilegal. Pasti langsung ditindak.

Senada, Alimuddin, Manager PT PLN Area Bontang yang membawahi Kutim mengatakan dengan masuknya excess power PT KPC sebesar 18 MW ditambah interkoneksi sistem Mahakam, 2X30 MVA, kondisi kelistrikan di Sangatta saat ini sangat mencukupi.

Bahkan, PLN siap melayani bila ada investor yang membutuhkan listrik berkapasitas besar.

Hal ini untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kutim.(advertorial/sar)