Tahun Depan Pemprov Tingkatkan Upah Guru Honorer, Begini Respons PGRI Kaltim

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi belum lama ini menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk meningkatkan upah guru honorer tahun depan.

Menurutnya, Pemprov akan mengalokasikan 20 persen APBD Kaltim 2019 untuk sektor pendidikan, termasuk di dalamnya peningkatan upah guru honorer.

"Sektor Pendidikan penggunaan anggaran sebesar 20 persen akan kami alokasikan. Harapan kami 20 persen tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan upah tenaga guru honorer," kata Hadi Mulyadi di gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Komitmen pemprov tersebut mendapat sambutan positif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim.

Ketua PGRI Kaltim, Musyahrim bersyukur menanggapi rencana tersebut.

Menurutnya upaya Pemprov Kaltim itu menjadi angin segar bagi insan guru honorer, sekaligus kado terindah di  Hari Guru dan HUT PGRI ke 73.

"Terima kasih atas kebijakan Pemprov dan kita turut berjuang dan berdoa agar rencana tersebut segera terwujud," kata Musyahrim kepada Tribunkaltim.co di Samarinda, Minggu (25/11/2018).

Ia mengatakan kenaikan upah guru honorer sangat penting dalam dunia pendidikan, lantaran akan berpengaruh terhadap kinerja tenaga guru di Bumi Etam.

"Kalau tenaga kerja guru kita ini bagus, maka hasil dan mutu keluarannya juga bagus. Prinsipnya kita sangat mendukung kebijakan Pemprov khususnya yang konsisten memperhatikan dunia pendidikan," ujarnya.

Baca juga:

Enggan Tampil di Acara TV Semenjak Jabat Sekretaris Kabinet, Ini Alasan Pramono Anung

Dapat Undangan Reuni Alumni 212, Begini Respon Fadli Zon

Ikuti Jejak Sang Putra, Ayah Conor McGregor Bakal Bertarung di Ring Tinju

Anies Baswedan Segera Beri Nama Tiga Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

Kubu Adrien Broner Terus Lancarkan Psywar kepada Manny Pacquaio

Musyahrim menilai langkah Pemprov sangat tepat guna meningkatkan kinerja guru.

Sebab saat ini tantangan guru cukup berat, terlebih inovasi teknologi sudah bergerak cepat di sektor pendidikan.

"Karena menghadapi abad 21 tidak ada pilihan lain, selain mempersiapkan tenaga anak-anak kita yang mampu bersaing. Yang terpenting jangan ada keraguan untuk investasi di bidang pendidikan," katanya.

Rencana Pemprov menaikkan upah guru honorer tak dipungkiri sesuai dengan upaya yang selama ini dilakukan PGRI Kaltim.

Musyahrim mengatakan upah guru honorer harus segera disesuaikan.

Khusus guru honorer yang diangkat oleh pemerintah, ia berharap upah yang diterima sesuai dengan standar  minimum Provinsi, yakni Rp 2.747.561 (UMP 2019). Sedangkan saat ini besaran gaji guru honorer di Kaltim sekitar Rp 2.250.000.

"Swasta saja dituntut UMR, apalagi tenaga honor yang diangkat pemerintah wajib memenuhi standar penggajian yang telah ditetapkan pemerintah," ucap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim ini.

Kendati demikian, Musyahrim berpendapat alokasi 20 persen dari APBD itu tak semata untuk upah guru honorer.

Pasalnya pembangunan pendidikan tidak hanya menyangkut peningkatan penghasilan guru.

"Mungkin bukan khusus untuk honor  tapi pastilah 20 persen itu untuk pembangunan pendidikan secara menyeluruh. Karena pendidikan bukan saja tentang peningkatan penghasilan ada juga peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana, infrastruktur," ujarnya. (*)